Indonesia-Malaysia Sepakat Desak Junta Terapkan 5 Konsensus untuk Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan pandangan mengenai situasi di Myanmar.

Jokowi mengatakan, kedua negara sama-sama menekankan pentingnya pelaksanaan five point consensus di Myanmar.

"Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan five point consensus tersebut," kata Jokowi seusai bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Junta Rayakan Hari Kemerdekaan Myanmar dengan Pawai Militer

Ia melanjutkan, Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk terus memperkuat Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo Pasifik yang damai, sejahtera dan stabil," ujar Jokowi.

Pada 24 April 2021 lalu, para pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN telah selesai menggelar ASEN Leaders Meeting (ALM) atau Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas solusi bagi krisis politik di Myanmar.

Dalam pertemuan di Jakarta itu para pemimpin ASEAN telah mencapai lima kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua ASEAN, Sultan Hassanal Bolkiah dalam keterangan tertulis kepada media massa.

"Mengenai situasi di Myanmar, para pemimpin mencapai konsensus sebagai berikut, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya," ujar Sultan Hassan.

Baca juga: Menlu Retno: ASEAN Tidak Boleh Didikte Junta Militer Myanmar

Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar. Dialog itu perlu segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, para pemimpin sepakat mengirimkan utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui AHA Centre.

Baca juga: Taliban Afghanistan dan Junta Myanmar Belum Boleh Kirim Duta Besar ke PBB

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.