Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Kompas.com - 29/09/2022, 15:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, akhir pandemi Covid-19 sudah berada di depan mata, meski pandemi belum sepenuhnya selesai.

Hal ini dia ungkapkan saat memimpin Pertemuan COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC-EG) ke-10, di New York, Amerika Serikat. Pertemuan dipimpin bersama Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada.

“Pandemi Covid-19 memang belum selesai, tetapi akhir dari pandemi sudah tampak di depan mata," kata Retno saat memimpin pertemuan, dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (29/9/2022). 

Baca juga: Pemprov DKI Mengaku Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Retno mengatakan, ada solusi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dilakukan untuk menuju akhir pandemi.

Pertama, COVAX AMC EG perlu terus mengatasi kesenjangan vaksin, caranya dengan memperkuat kampanye vaksinasi, utamanya di negara-negara dengan tingkat coverage rendah.

Adapun COVAX AMC adalah mekanisme penyaluran vaksin secara gratis kepada negara anggotanya, yaitu 92 negara berpendapatan menengah ke bawah dan berpendapatan rendah.

Program ini didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), aliansi vaksin Gavi, dan Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).

Kemudian, kata Retno, pola pikir penanganan pandemi harus diubah dari gawat darurat menjadi “siap siaga" untuk merespon pandemi di masa depan.

"Pentingnya terus mendorong solidaritas global dan memastikan akses setara terhadap medical solutions, utamanya bagi negara berkembang," ucap Retno.

Baca juga: Joe Biden Bilang Pandemi Berakhir, Wamenkes Sebut Indonesia Masih Tunggu WHO

Lebih lanjut Retno menuturkan, dunia saat ini butuh mekanisme yang permanen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Adapun saat ini, masih terdapat kesenjangan distribusi vaksin dan capaian vaksinasi.

Oleh karena itu dalam pertemuan, para Co-Chairs mendukung keberlanjutan kinerja COVAX hingga 2023, khususnya untuk mendorong upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa depan.

Pertemuan pun membahas perkembangan terkini penyediaan vaksin bagi negara anggota AMC. Sekitar 76 persen dosis vaksin yang berada di negara-negara berpenghasilan rendah berasal dari skema COVAX.

“Dunia membutuhkan mekanisme permanen yang mampu perkuat arsitektur kesehatan global. Oleh karenanya, Presidensi Indonesia di G20 turut mengamankan medical solutions bagi negara berkembang melalui Financial Intermediary Fund (FIF),“ jelas Retno.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Labuan Bajo, Iriana Jokowi Berharap Masyarakat Tetap Sehat

Tak hanya itu, pertemuan menyepakati pentingnya penyesuaian struktur COVAX dengan perkembangan pandemi terkini, termasuk dengan meningkatkan kapasitas bagi negara-negara agar siap hadapi potensi pandemi lainnya.

“COVAX harus terus bekerja dengan WHO untuk memastikan setiap negara memiliki sumber daya yang diperlukan demi perkuat strategi kesehatan nasionalnya," beber Menlu.

Sebagai informasi, sebagai forum kerja sama multilateral, COVAX telah membuktikan bahwa multilateralisme bekerja efektif. Hingga kini, sedikitnya 1,72  miliar dosis vaksin telah dikirim oleh COVAX melalui jalur multilateral.

Sebanyak 79 negara telah mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen, termasuk Indonesia. Melalui COVAX, Indonesia telah mendapatkan 130,662,975 atau 25,6 persen dosis vaksin Covid-19 secara gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Nasional
Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

Nasional
Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Nasional
Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Nasional
Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Nasional
Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Nasional
Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com