Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 41 Persen Responden Anggap Penjaringan Anggota Baru Parpol Pragmatis

Kompas.com - 22/08/2022, 10:09 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan terbaru Litbang Kompas menunjukkan 41 persen responden menganggap penjaringan anggota baru partai politik (parpol) dalam proses verifikasi untuk kepentingan pragmatis.

Sementara hanya 23,8 persen responden yang menilai penjaringan anggota baru parpol untuk regenerasi partai.

Tingginya penilaian kepentingan pragmatis dibanding persentase regenerasi dianggap jika penjaringan anggota baru hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

“Hal ini menjadi penanda agenda pemenuhan keanggotaan parpol dipandang sekadar untuk memenuhi persyaratan verifikasi calon peserta pemilu,” tulis Harian Kompas edisi Senin (22/8/2022).

Selain itu, sebanyak 13,5 persen responden menganggap bahwa penjaringan anggota baru parpol tersebut untuk penguatan kelembagaan partai. Sementara, 21,7 persen responden tidak tahu.

Litbang Kompas juga merilis temuan atas respons publik mengenai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka akses daring untuk mengecek keanggotaan parpol.

Baca juga: INFOGRAFIK: Daftar 24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024

Publik dapat mengecek melalui Nomor Identitas Kependudukan (NIK) untuk mengetahui namanya masuk keanggotaan parpol.

Temuan Litbang Kompas memperlihatkan bahwa 38,8 persen responden tidak tahu dan tidak peduli akan hal itu.

Selanjutnya, 38,1 persen responden ingin mengecek setelah tahu ada akses daring tersebut.

Lalu sebanyak 7,3 persen responden mengetahui namun belum sempat mengecek dan segera mengeceknya.

Terakhir, 3,8 persen responden tahu tapi tidak terarik mengecek dan 12 persen tak tahu mengenai akses daring tersebut.

Adapun pengumpulan pendapat ini dilakukan melalui telepon oleh Litbang Kompas pada 9-11 Agustus 2022 dengan melibatkan 504 responden via wawancara.

Sampel ditentukan secara acak. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com