Kritik Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Ruang Rapat, Lebih Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai, langkah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan melakukan renovasi terhadap ruang tidur Dewan Pengarah BRIN belum tepat.

Sebab, dia berpendapat bahwa yang dibutuhkan oleh Dewan Pengarah bukanlah ruang tidur, melainkan ruang rapat.

"Saya menilai, yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," kata Mulyanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Kata BRIN soal Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 Miliar

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu menyampaikan, Dewan Pengarah BRIN justru lebih membutuhkan ruang pertemuan atau rapat agar bisa mendiskusikan berbagai hal.

"Anggota Dewan Pengarah ini kan umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja," ujar dia.

"Yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," ucap Mulyanto.

Ia mengatakan, angka Rp 6,1 miliar yang digunakan untuk renovasi ruang Dewan Pengarah itu juga dinilai fantastis.

Ia menyayangkan anggaran tersebut digelontorkan di tengah kondisi keuangan negara yang masih sulit.

"Ya, sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," ujar dia.

Baca juga: Anggota Komisi VII Sarankan Rencana Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN Ditunda

Ia menekankan, ketimbang sibuk mengurus renovasi, Dewan Pengarah lebih baik memberikan arah yang  jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di Tanah Air.

Sebab, Mulyanto menilai, dengan adanya peleburan, terlihat berbagai tema riset yang sudah baik di Balitbang Kementerian justru tidak dilanjutkan.

Di sisi lain, ia menilai anggaran Rp 6,1 miliar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan publik untuk adanya pengembangan riset.

"Soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, lab, gedung, termasuk program dan anggaran ini terlihat amburadul, tidak sesuai dengan yg diharapkan," kata dia.

"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas. Karenanya tidak heran kalau banyak temuan dari Ombudsman maupun BPK," ucal Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, ruang kerja Dewan Pengarah BRIN akan direnovasi dengan biaya mencapai Rp 6,1 miliar.