Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Kompas.com - 28/06/2022, 19:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah Australia berkomitmen untuk membantu Indonesia menangani wabah penyakit kuku dan mulut (PMK).

Hal itu diketahui usai Muzani menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

"Hubungan sejarah Indonesia dan Australia sangat erat. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Australia sudah berkomitmen untuk bisa membantu Indonesia dalam penanganan wabah PMK," kata Muzani dalam keterangannya, Selasa.

Muzani melanjutkan, kemungkinan bulan depan Menteri Pertanian Australia akan datang untuk membicarakan persoalan teknis.

 Baca juga: Jelang Idul Adha, Penjualan Kambing di Kota Batu Tak Terpengaruh Wabah PMK

Selain itu, ada kemungkinan Menteri Pertanian Australia akan berkunjung ke Lampung untuk kerjasama dalam bidang kesehatan hewan dan manusia.

Muzani menyampaikan terima kasih atas niat baik Australia untuk terus menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan Indonesia.

Pada pertemuan itu, sebelumnya Muzani meminta bantuan pemerintah Australia dalam rangka penanganan wabah PMK di Indonesia.

Sebab, pemerintah Australia dinilai memiliki kemapuan teknis serta teknologi dalam rangka penanganan wabah tersebut.

"Itu sebabnya kami berharap meskipun wabah ini sudah kami lewati (alami) sejak tahun 90-an, tapi kemudian kami terkaget wabah ini kembali melanda para hewan ternak kita," ujar Muzani.

 Baca juga: Sapi Terjangkit PMK di Tangerang Akan Dipotong Paksa jika Kondisinya seperti Ini...

"Dan terus terang ini sangat merugikan para peternak kami yang jumlahnya cukup banyak di berbagai macam daerah. Kami berharap pemerintah Australia bisa membantu permasalahan ini," imbuh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu.

Merespons pernyataan Muzani, Penny Williams mengatakan, pemerintah Australia berkomitmen untuk membantu penanganan wabah PMK.

Tak hanya itu, komitmen kerja sama ini juga berfokus pada kesehatan hewan kedua belah negara.

"Memang ada kerja sama program kesehatan antara Australia dan Indonesia. Dan pemerintah Australia sudah akan membantu Indonesia dalam penanganan (wabah PMK) ini, berupa bantuan teknis dan vaksin," ujar Penny.

 Baca juga: Ada Lebih dari 280.000 Kasus PMK, Ini Daerah dengan Kasus Tertinggi

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menerapkan lockdown di tingkat kecamatan sebagai upaya penanganan wabah penyakit mulut dan kuku.

"Bagi provinsi yang kecamatannya ternyata sudah terinfeksi lebih dari 50 persen ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain, jadi semuanya di-lockdown," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah PMK melalui kanal YouTube Pusdalops BNPB, Jumat (24/6/2022).

Suharyanto meminta TNI dan Polri untuk memastikan tidak ada pergerakan hewan ternak dari satu titik ke titik lain di daerah berstatus merah.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi terkait wabah PMK kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com