Baru Dilantik, Kepala Badan Pangan Nasional Ingin Bersinergi dengan Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional yang baru dilantik, Arief Prasetyo Adi mengatakan, ingin langsung bersinergi dengan banyak pihak untuk menjalankan tugas barunya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas amanah yang diberikan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanat yang diberikan kepada saya dari Bapak Presiden untuk menjadi Kepala Badan Pangan Nasional," ujar Arief usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/2/2022).

"Adapun, beberapa kegiatan badan pangan nasional ke depan, sepertinya kita memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, stakeholder pangan yang ada," lanjutnya.

Arief menuturkan, dalam tugasnya nanti, Badan Pangan akan melibatkan beberapa pihak seperti kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Jokowi Lantik Arief Prasetyo Adi Jadi Kepala Badan Pangan Nasional

Di antaranya, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian.

"Dan seluruh stakeholder pangan lainnya, asosiasi peternak, nelayan, petani, kemudian kita akan sinergikan bersama-sama," ungkap Arief.

"Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil bila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia," tambahnya.

Baca juga: Menurut Faisal Basri, Ini Figur yang Pas Jabat Kepala Badan Pangan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin.

Pelantikan tersebut berdasaran Keputusan Presiden RI Nomor 7M Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya mengangkat saudara Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti saat membacakan keputusan presiden.

"Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan," lanjut Nanik.

Dia menambahkan Keputusan Presiden Nomor 7M itu mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Jakarta, yakni 21 Februari 2022.