Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut Sudah Bayar Klaim RS Rujukan Covid-19 Rp 22,8 Triliun

Kompas.com - 21/07/2021, 16:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sudah melakukan pembayaran klaim rumah sakit rujukan Covid-19 sebesar Rp 22,880 triliun.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah mengatakan, pembayaran klaim tersebut diberikan untuk bulan layanan 2020 dan 2021.

"Yang sudah kami transfer ke RS di mana transfer ini terdiri dari bulan layanan pasien-pasien di 2021 sebesar 14,713 triliun kemudian kami juga proses pembayaran tunggakan, pelayanan pasien yang sudah diberikan pada 2020 sebesar 8,166 triliun," kata Rita dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (21/7/2021).

"Istilah tunggakan di sini adalah semua pelayanan di tahun 2020 yang ditagihkan di 2021," ujar dia.

Baca juga: Kemenkes Perkuat Layanan RS dan Fasyankes untuk Merespons Perpanjangan PPKM Darurat

Rita mengatakan, realisasi pembayaran klaim, paling banyak kepada rumah sakit swasta dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Ia mengatakan, tercatat ada 805 rumah sakit swasta yang sudah dibayarkan klaim rumah sakit sebesar Rp 11,83 triliun dan Rp 6,87 Triliun RSUD.

"Disusul lagi RS Vertikal, RS TNI-Polri, BUMN dan kementrian lainnya jadi pelayanan yang banyak dibadac RS Swasta dan RS Daerah," ujarnya.

Berikut jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah dilakukan pembayaran klaimnya:

1. 11 RS Kementerian lainnya sebesar Rp 430,037 miliar

2. 23 RS BUMN sebesar Rp 705, 389 miliar

Baca juga: Soal PPKM Darurat, Kemenkes: Penurunan Mobilitas Masyarakat Belum sampai 50 Persen

3. 30 RS Kemenkes sebesar Rp 1,352 triliun

4. 33 RS Polri sebesar Rp 581,139 miliar

5. 58 RS TNI sebesar Rp 1,046 triliun

6. 418 RS Daerah sebesar Rp 6,872 triliun

7. 805 RS Swasta sebesar Rp 11,893, triliun

Baca juga: Masih Ada yang Tak Percaya Vaksinasi Bisa Cegah Covid-19, Ini Cara Kemenkes Yakinkan Masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com