JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penanganan dampak bencana badai seroja di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum tuntas.
Hal itu ia katakan dalam acara penyerahan bantuan oleh TP PKK Pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur, di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Sumba Timur, NTT, Kamis (3/6/2021).
"Nanti kami akan sampaikan kepada (pihak terkait) yang lain-lain, belum tuntas permasalahan, mitigasinya belum tuntas, masih banyak rumah-rumah yang rusak," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Jumat (4/6/2021).
Baca juga: Beri Layanan E-KTP kepada Transgender, Kemendagri: Tak Boleh Ada Diskriminasi
Tito menilai perbaikan kerusakan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah kabupaten setempat karena kapasitas fiskal yang dimiliki kabupaten terbatas.
Karena itu, lanjut dia, penanganan pasca-bencana ini membutuhkan bantuan dari pihak lainnya seperti pemerintah provinsi ataupun di tingkat nasional.
"Ini akan kami suarakan, itu sepenuhnya maksud kedatangan kita ke sini," ujar dia.
Dilansir dari Kompas.id, kerugian sementara akibat badai siklon tropis Seroja di NTT sekitar Rp 3,4 triliun.
Sementara dana yang dihimpun dari donor selama masa tanggap darurat senilai Rp 6,3 miliar, belum termasuk bantuan bahan pokok dan sejenisnya.
Baca juga: Siklon Tropis dan Dampak Badai Seroja yang Ekstrem di NTT
Jumlah korban hilang sampai dengan (5/5/2021) ada 47 orang dan meninggal 182 orang. Posko lembaga keagamaan tetap dibuka sampai bantuan selesai didistribusikan.
Juru bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Badai Siklon Tropis Seroja di NTT, Marius Jelamu, di Kupang, Rabu (5/5/2021), mengatakan, 21 kabupaten/kota terdampak bencana badai Seroja, kecuali Kabupaten Sumba Barat Daya.
Posko ini dibangun untuk mengumpulkan informasi kerusakan, dari 21 kabupaten/kota, berkoordinasi dengan kabupaten/kota, dan membantu para korban yang terdampak.
Kerugian sementara akibat badai Seroja sesuai analisis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp 3,4 triliun, terdiri dari kerusakan rumah senilai Rp 1,2 triliun, infrastruktur jalan sekitar Rp 2,2 triliun.
Baca juga: Minta Bupati Supiori Papua Rangkul Semua Pihak, Mendagri: Stabilitas Keamanan Kunci Pembangunan
Nilai kerugian ini belum termasuk kerusakan fasilitas umum, seperti rumah sakit, puskesmas, gedung sekolah dan sarana pendukung, serta kantor-kantor pemerintah.
Maka dari itu, BNPB sudah berkoordinasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, bagaimana desain, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di NTT soal ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.