Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, 18,9 Juta Orang Masih Nekat Akan Mudik Lebaran

Kompas.com - 29/04/2021, 07:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa 18,9 juta orang tetap akan mudik di Lebaran tahun ini, meski pemerintah telah menyatakan pelarangan.

Sebelum pemerintah melarang mudik, ada 89 juta atau 33 persen penduduk yang hendak pulang ke kampung halaman.

Begitu pemerintah menyatakan mudik dilarang, persentase tersebut turun 11 persen atau 29 juta orang tetap ingin mudik. Persentase itu terus turun hingga kini di angka 7 persen.

"Begitu kita sosialisasi kita sampaikan, gubernur, wali kota juga menyampaikan soal larangan mudik, turun menjadi 7 persen, tetapi angkanya juga masih besar, hati-hati, 18,9 juta orang yang masih akan mudik," kata Jokowi saat memberikan arahan ke para kepala daerah, ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Data ini disampaikan Jokowi berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. 

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Libur Panjang Lebaran, Kendalikan Mudik Itu Penting

Jokowi pun mengajak para kepala daerah terus menyosialisasikan larangan mudik ke masyarakat. Ia ingin agar jumlah penduduk yang hendak mudik dapat terus berkurang.

Jokowi menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota menekankan tentang pentingnya masyarakat menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus terus diterapkan.

"Kuncinya ada di situ. Sisiplikan masyarakat secara ketat mengenai protokol kesehatan," ujar dia. 

Jokowi mengaku khawatir akan ancaman kenaikan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran. Sebab, pada Lebaran tahun lalu, kasus virus corona naik hingga 93 persen.

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Ganjar Ajak Warga Tahan Diri dan Halalbihalal Virtual

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dibantu forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dapat mengendalikan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

"Saya betul-betul masih khatiwar mengenai mudik di hari raya Idul Fitri yang akan datang," kata Jokowi.

"Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik Lebaran, hati-hati, cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali," kata dia. 

Adapun larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Tidak Ada Dispensasi Mudik untuk Santri, Menag Minta Pengelola Pesantren Beri Pemahaman

Presiden Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com