Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Warga Pulau Jawa yang Tak Mau Divaksin Ada di DKI Jakarta

Kompas.com - 23/03/2021, 15:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irfani mengungkapkan, ada 33 persen warga DKI Jakarta yang menyatakan tidak mau mengikuti vaksinasi Covid-19.

Hal itu terungkap dari survei SMRC terhadap 1.064 responden secara nasional pada 28 Februari-8 Maret 2021.

Deni mengungkapkan, secara nasional, 33 persen warga di luar Pulau Jawa yang tidak mau divaksin. Sementara  di Pulau Jawa ada 27 persen warga yang tidak ingin disuntik vaksin Covid-19.

"Di Jawa sendiri, mayoritas warga yang tidak ingin divaksin berada di DKI Jakarta. Persentasenya mencapai 33 persen apabila dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Jawa," ujar Deni dalam pemaparan survei yang digelar secara daring pada Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Tak Mau Divaksin Covid-19

Sementara itu, apabila dilihat dari jenis kelamin, laki-laki yang tidak mau divaksin jumlahnya lebih besar daripada perempuan.

Sebanyak 33 persen laki-laki menyatakan tak ingin divaksin, sedangkan ada 26 persen perempuan yang tak ingin menjalani vaksinasi Covid-19.

Deni pun mengungkapkan, ada temuan lain yang menarik, yakni kelompok warga dengan usia relatif muda atau di bawah usia 25 tahun cenderung tidak mau divaksin.

"Jumlahnya sebesar 37 persen. Ini kalau dibanding warga yang lebih tua proporsinya lebih besar," tutur Deni.

"Kemudian yang tidak mau divaksin ini lebih besar dari kelompok warga yang pendidikannya SD atau tidak sekolah, yakni mencapai 34 persen," lanjutnya.

Baca juga: Survei SMRC Sebut Covid-19 Sebabkan Kepercayaan akan Kepemimpinan Tentara Meningkat

Namun, warga dengan pendidikan tinggi juga ada yang tidak ingin mengikuti vaksinasi Covid-19. Jumlahnya sebanyak 26 persen.

Adapun survei nasional SMRC ini mengambil populasi semua warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih (yang berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah).

Dari populasi itu diambil 1.220 responden secara acak.

Survei digelar lewat wawancara tatap muka dengan 1.064 orang yang berhasil diwawancarai.

Adapun margin of error survei diperkirakan sebesar +/- 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 97 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com