Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Kanker Sedunia, Penderita Kanker Jangan Terlambat Mencari Penanganan

Kompas.com - 04/02/2021, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Peringatan Hari Kanker Dunia hari ini, masyarakat penderita kanker diharap tidak terlambat mendapatkan penanganan medis.

Menurut Konsultan Hematologi-Onlologi Medik Yayasan Kanker Indonesia dr. Nadia Ayu Mulansari, banyak penderita kanker yang terlambat mendapat penanganan medis.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya edukasi dan kesadaran diri pada masyarakat, terkait penyakit kanker. Serta ketakutan para penderita kanker karena covid-19 melanda.

"Kami selalu tekankan untuk penderita kanker, jangan tunda ke dokter. Covid-19 bisa dihindari dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi kanker dalam diri anda bertumbuh terus," kata Nadia, dalam talkshow daring yang diadakan oleh Badan Pusat Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Hari Kanker Sedunia dan Sejarah Peringatannya

Nadia melanjutkan, jika para penderita kanker terlambat membawa diri ke dokter untuk berobat atau melakukan kontrol, ditakutkan kanker dalam diri penderita tersebut sudah semakin berkembang.

"Karena penyakit kanker ini dalam waktu enam bulan saja perkembangannya sudah signifikan. Jadi jangan sampai terlambat," himbau Nadia.

Menurut Nadia, saat ini para dokter yang menangani penyakit kanker, sudah menetapkan skala prioritas, yakni low priority, middle priority dan high priority.

Baca juga: Latar Belakang di Balik Peringatan Hari Kanker Sedunia...

"Jika hari ini ada pasien dengan skala high priority berarti ia tidak boleh menunda cemotheraphy. Sedangkan untuk pasien di skala middle priority bisa terus lakukan konsultasi langsung, untuk low priority konsultasi bisa dilakukan dengan proses daring atau online," paparnya.

Untuk masyarakat, Nadia menyarankan agar terus menjaga pola hidup sehat. Termasuk berolahraga dan menjaga pola makan.

"merokok dan obesitas itu adalah dua hal yang termasuk faktor resiko terkena kanker. Jadi sebisa mungkin menghindari pola hidup dengan resiko tinggi, dan hidup sehat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com