Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Sebut Tak Ada Diskriminasi Pembubaran Kerumunan

Kompas.com - 22/11/2020, 11:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan tak ada diskriminasi dalam pembubaran kerumunan di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual pada Sabtu (22/11/2020).

"Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun," kata Doni dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2020).

Baca juga: Doni Monardo Minta Lurah Petamburan Jadi Titik Awal Pelacakan Covid-19 di Acara Rizieq Shihab

Untuk itu, ia mengimbau para kepala daerah agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan sosial-keagamaan tanpa perlu membedakan golongannya.

Ia meminta para kepala daerah mencegah sejak dini, sehingga kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak berlangsung.

Kepada para tokoh agama dan masyarakat, Doni juga menyerukan agar menjadi teladan penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yakni memakai masker, menghindari ekrumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Baca juga: Doni Monardo Minta Masyarakat yang Ikut Berkerumun Segera Swab di Puskesmas

“Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” papar Doni.

Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” lanjut Doni.

Doni juga meminta kesadaran masyarakat yang ikut berkerumun dalam demonstrasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan acara Maulid Nabid di Petambutan serta Megamendung untuk melakukan tes usap (swab) di Puskesmas terdekat.

Doni mengatakan, hal itu bertujuan memutus penularan Covid-19. Sebabnya mereka yang ikut berkerumun berpotensi tertular Covid-19.

“Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” kata Doni.

Baca juga: Di KTT G20, Presiden Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka bagi Semua Negara

Doni mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

Ia meminta petugas testing menyampaikan maksud dan tujuan untuk tes usap massal, dimulai dari keluarga inti yang positif.

"Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat.

Adapun bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Untuk itu, ia meminta masyarakat tak ragu untuk melakukan tes usap dan tak perlu takut jika terbukti positif Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Nasional
Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com