Menlu: Lebih dari 50 Persen Perdagangan Indonesia Bergerak berkat Perjanjian Travel Corridor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia saat ini sudah memiliki Travel Corridor Arrangement (TCA) dengan beberapa negara di dunia.

Negara-negara tersebut di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Korea Selatan, China, dan Singapura.

Kabar baiknya, kata dia, perjanjian tersebut telah berhasil menggerakkan 50 persen perdagangan Indonesia di tengah pandemi.

"TCA dengan negara-negara tersebut bisa menggerakkan lebih dari 50 persen perdagangan Indonesia," kata Retno dalam acara virtual Jakarta Food Security Summit ke-5 tentang Strategi Ekspor Indonesia Saat dan Pasca Pandemi, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Jokowi Harap ASEAN Travel Corridor Diimplementasikan Awal Tahun 2021

Ia mengungkapkan, saat ini total nilai perdagangan Indonesia dengan ASEAN, UEA, Korea Selatan, China dan Singapura mencapai 188,6 miliar dollar AS.

Adapun nilai tersebut, jelasnya, setara dengan 55,6 persen dari total perdagangan Indonesia terhadap dunia.

Sebabnya, Retno menilai bahwa perjanjian TCA tersebut merupakan hal penting dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia karena mampu membuka akses ekonomi bagi bisnis esensial.

"Tetapi TCA ini juga merefleksikan soliditas dan kepercayaan antar negara dalam upaya keluar dari krisis ini secara bersama," ucapnya.

Baca juga: Travel Corridor Indonesia-China Bukan untuk Kunjungan Wisata

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang menegosiasikan TCA dengan Jepang untuk membuka perjalanan terbatas untuk keperluan bisnis.

"Saat ini kita sedang negosiasi dengan Jepang. Selain itu, Framework TCA juga sudah disepakati dalam KTT ASEAN," tambahnya.

Ia mengatakan, digitalisasi telah membantu berjalannya bisnis di berbagai sektor selama pandemi meski tidak semuanya bisa.

Maka dari itu perlu dilakukan beragam upaya mendukung pertemuan bisnis secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu caranya yaitu dengan skema perjanjian TCA dengan berbagai negara.

"Karena dalam kondisi saat ini, kita enggak punya luxury untuk menunggu pandemi selesai dulu baru kemudian pemulihan ekonomi dilakukan. Tetapi kita harus lakukan serempak dan seimbang ekonomi dan kesehatan," ungkapnya.