Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PB IDI Sebut APD untuk Rumah Sakit Swasta Masih Minim

Kompas.com - 18/04/2020, 14:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut jumlah alat pelindung diri yang dimiliki rumah sakit swasta masih lebih sedikit ketimbanga APD di rumah sakit rujukan Covid-19 atau rumah sakit Pemerintah.

Padahal, rumah sakit swasta juga diminta pemerintah untuk ikut menangani pasien Covid-19.

"Rumah sakit swasta yang sebenarnya diminta pemerintah untuk menangani Covid juga itu sampai sekarang itu masih minim APD," kata Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih dalam sebuah diskusi, Sabtu (18/4/2020).

Baca juga: UI Kembangkan APD Respirator Pemurni Udara bagi Tenaga Medis

Daeng mengatakan, rumah sakit swasta yang belum memiliki APD cukup tidak hanya di daerah-daerah terpencil tetapi juga di sekitar Jakarta.

Daeng pun menyoroti sistem distribusi APD yang harus melewati beberapa tahap mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, baru dibagikan ke rumah sakit.

Menurut Daeng, ada beberapa rumah sakit yang tidak mendapat distribusi APD secara baik.

"Jadi yang kami amati dan mendapat laporan, yang mendapatkan pembagian yang baik itu rumah sakit rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah," kata Daeng.

Daeng menambahkan, beberapa rumah sakit swasta telah meminta tambahan APD tetapi jumlah tetap terbatas sehingga mesti meminta bantuan ke PB IDI.

"Kami bantu sebisa kami lakukan cuma kami sudah sampaikan ke BNPB bahwa masih banyak rumah sakit yang belum kebagian APD," kata Daeng.

Baca juga: BIN Serahkan Bantuan APD dan Alkes untuk Penanganan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com