Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

Kompas.com - 29/01/2020, 07:05 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ranting Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology, Khoirul mengaku, sudah ada bantuan yang datang baik dari Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah maupun warga yang datang ke Kota Wuhan, Hubei, China.

Namun, ia mengaku, menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

"Ada beberapa bantuan yang ditawarkan kepada kami tapi bersifat kedaerahan, artinya untuk daerah dan kepada warga daerah itu sendiri, saya tolak," kata Khoirul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Cerita Pilu WNI yang Terjebak di Wuhan, 3 Jam Sekali Telepon hingga Stok Masker Menipis

Ia beralasan, bantuan seharusnya dipusatkan di tingkat pusat sehingga mengatasnamakan pemerintah Indonesia.

"Bantuan harusnya bersifat satu Indonesia, bukan hanya menyelamatkan golongan atau kelompok tertentu," ujarnya.

Hingga Selasa (29/1/2020) malam, ia menambahkan, KBRI telah memberikan bantuan sebesar 280 Renminbi atau sekitar Rp 560.000 per orang untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari selama sepekan.

Ia juga berharap, pemerintah segera menyiapkan rencana evakuasi untuk mengeluarkan para WNI dan mahasiswa yang ada di kota tersebut.

"(Kami butuh) evacuation plan meskipun itu percuma dengan kondisi yang ada, tapi at least ada harapan bagi kami untuk keluar dari Wuhan atau Hubei Province," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sampai saat ini belum diperlukan evakuasi warga negara Indonesia ( WNI) yang berada di kawasan terpapar wabah virus corona di China.

Baca juga: Kondisi Mental Mulai Drop, WNI di Wuhan Berharap Segera Dievakuasi

Menurut dia, evakuasi dilakukan jika situasi dinilai sangat berbahaya.

"Kemudian yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan untuk evakuasi kalau memang diperlukan. Jadi skema evakuasi ini sementara ini tidak dilakukan selama dianggap masih belum diperlukan," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Muhadjir menyampaikan, evakuasi dinilai perlu jika kondisi sudah sangat memaksa dan membahayakan WNI di China atau negara lain yang terkena virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com