Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Semudah Itu Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Kompas.com - 08/11/2019, 05:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa segampang itu menunjuk ormas untuk mengelola parkir di minimarket. Pakar ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy membeberkan argumennya.

Pertama, pemerintah mesti melakukannya dengan persetujuan pengusaha ritel yang bersangkutan.

"Karena fasilitas umum (lahan parkir) itu bukan punya pemerintah, jadi harus dengan persetujuan si pemilik (ritel) juga. Enggak bisa enggak. Bisa dilihat sebagai pemberian kerja kepada ormas tadi, tetapi syaratnya dengan persetujuan si pemilik. (Ormas) enggak bisa ditugasin begitu saja," jelas Ichsanuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019) pagi.

Baca juga: Pakar: Pelibatan Ormas Dalam Pengelolaan Parkir Harus Atas Persetujuan Pengusaha Ritel

Doktor ekonomi Universitas Airlangga ini menyebut, pemerintah harus transparan dalam proses penunjukan ormas yang akan mengelola parkir. Mekanisme "bagi hasil"-nya pun juga mesti jelas.

"Tapi, untuk bekerja sama dengan pihak ketiga itu dia harus dilelang, mana yang memberikan jaminan terbaik," ujar Ichsanuddin.

"Lalu, kalau dia ingin meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah), maka pertanyaan berikutnya adalah soal pendapatannya itu sendiri. Jika ternyata prosentase pendapatannya lebih besar kepada ormas, itu patut dicurigai," ia menjelaskan.

Pemkot bisa dituduh korup

Intinya, ujar Ichsanuddin, prinsip-prinsip good governance wajib ditaati Pemerintah Kota Bekasi sebelum menunjuk ormas mengelola parkir.

"Kalau tidak, nanti pemkot bisa dituding korup, karena potensi pendapatan ternyata diberikan kepada pihak lain dengan menguntungkan pihak tertentu," kata dia.

Baca juga: Pemkot Bekasi Bisa Dituduh Korup jika Tunjuk Ormas Kelola Parkir Tanpa Lelang

Pemerintah Kota Bekasi menyatakan bakal serius menjajaki potensi pendapatan asli daerah dengan meraup pajak parkir dengan menggandeng ormas maupun pihak ketiga lainnya.

Menggandeng pihak ketiga untuk kegiatan sejenis ini memang wajar-wajar saja, kata Ichsanuddin. Akan tetapi, pemerintah harus menjamin bahwa porsi keuntungannya tetap jauh lebih besar menguntungkan mereka, bukan ormas.

"Harus dihitung tingkat pendapatannya antara pemkot dan ormas. Dari sana muncul, seberapa layak mempekerjasamakan hal itu (pengelolaan parkir) kepada pihak ketiga," ujar Ichsanuddin.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemkot Bekasi Bisa Berdayakan Ormas untuk Kelola Parkir, Asalkan...

Masalahnya, beberapa bulan lalu, Pemkot Bekasi menunjuk anggota ormas untuk mengelola parkir tanpa lelang, melainkan hanya bermodal surat tugas kepada perorangan. Ichsanuddin menganggap, ini preseden buruk.

"Enggak bisa (tinggal tunjuk). Itu sudah ada keberpihakan Pemkot terhadap pihak-pihak tertentu. Seolah-olah munculnya nanti yang jago dari si ormas terhadap si Pemkot," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com