Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembacaan Doa "Disalip" Zulkifli, Keponakan Prabowo Merasa Didiskriminasi

Kompas.com - 27/09/2019, 13:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati D  Djojohadikusumo atau biasa disapa Sara kecewa kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Sebab, Ketua Umum PAN itu secara sepihak mengubah pembaca doa dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Peristiwa itu diawali dengan Zulkifli yang membacakan rancangan peraturan dan tata tertib pada sidang, pidato ketua MPR, rekomendasi kepada MPR periode 2019-2024, serta laporan hasil kinerja MPR periode ini.

Seusai menyampaikan pidato, Zulkifli mengatakan bahwa dirinyalah yang akan membacakan doa dengan alasan mempersingkat waktu. Doa penutup pun akhirnya dibacakan oleh Ketua MPR.

"Saudara-saudara, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan doa singkat," ujar Zulkifli.

Baca juga: Imam Nahrawi, Wanda Hamidah, dan Saraswati Djojohadikusumo Gagal ke Senayan

Rupanya, agenda yang dirancang sebelumnya tidak demikian. Dalam rundown yang telah disepakati, tertulis bahwa pembacaan doa seharusnya dilakukan oleh anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu Sara.

Keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menjelaskan bahwa pimpinan fraksinya sudah menugaskan dirinya untuk menjadi pembaca doa dalam sidang akhir masa jabatan MPR itu.

"Jujur, saya kaget dan sangat gugup. Sampai badan saya gemetaran karena tekanan yang luar biasa, menyadari bahwa ini artinya akan adanya perempuan pertama dan non-Muslim pertama yang akan membacakan doa di sidang terhormat ini," ujar Sara kepada wartawan seusai sidang.

Mendapatkan tugas itu, Sara pun menuliskan doa pada secarik kertas. Sampai sekitar pukul 02.00 WIB ia merancangnya demi kesempurnaan kalimat dalam doa.

Baca juga: Putri Zulkifli Hasan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN

Salah satu topik yang dimasukkan ke dalam doanya adalah bagaimana pimpinan MPR dapat fokus pada empat konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Belakangan, Sara mendapatkan informasi dari sekretaris fraksi Gerindra bahwa Zulkifli keberatan Sara menjadi pembaca doa.

"Saya ajukan, jika beliau keberatan karena saya perempuan, silakan anggota legislatif laki-laki Kristiani lain yang bacakan doa yang sudah saya tuliskan. Namun, dengan demikian pun, akhir kabar, doa dihapus dari rundown acara. Doa yang menjadi bagian resmi dari sidang MPR," ucap Sara.

Sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024
Sara cukup terkejut dan sakit hati atas pembatalan tersebut.

Baca juga: Canda Cak Imin ke Zulkifli Hasan: Sampai Kiamat Orang PKB Tak Pindah ke PAN

Terlebih di atas mimbar, Zulkifli rupanya mengambil alih sebagai pembaca doa sidang dengan alasan mempersingkat waktu.

Sara mengatakan, atas kejadian itu, ia bersama anggota Fraksi Gerindra lainnya memutuskan walk out dari sidang paripurna.

"Saat Indonesia Raya dinyanyikan, air mata tidak tertahankan lagi. Setelah saya jelaskan di medsos grup fraksi, para pimpinan mendukung sikap saya dan dimulai dari Bapak Sufmi Dasco dan Bapak Heri Gunawan, lalu saya, kami jalan keluar sebagai sikap kami pada pemikiran pimpinan sidang," kata Sara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Zulkifli Hasan.

 

Kompas TV Dugaan ini diperkuat dengan temuan bom molotov hingga pembakaran kendaraan operasional TNI dan Polri. Sebanyak 200 orang perusuh telah ditangkap Polisi di Jakarta. Menurut Kapolri, motif yang dilakukan kelompok perusuh ini mirip dengan kerusuhan 21 hingga 23 Mei lalu. #Kapolri #Kerusuhan #Mahasiswa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com