Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Nilai Manuver Prabowo Aneh, Bilang Curang Tanpa Bukti

Kompas.com - 16/05/2019, 09:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai, manuver politik yang ditempuh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pasca-Pemilu 2019, terbilang aneh.

Pertama, apabila Prabowo menyebut Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan, seharusnya mereka memiliki kewajiban menyampaikan bukti-buktinya.

"Kalau menuduh ada kecurangan, maka tentu mereka punya kewajiban memberikan bukti- bukti terkait kecurangan itu, lalu disalurkan melalui mekanisme yang ada," ujar Yenny saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

"Kalau cuma di media, itu jelas tidak ada dampaknya, tidak ada output-nya. Salurkanlah di mekanisme hukum, buktikan di pengadilan," lanjut dia.

Sikap menuduh curang, namun tidak memberikan bukti, justru melakukan pengerahhan massa, menurut Yenny, merupakan cara yang tidak mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Baca juga: Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Manuver tersebut dinilai tak memberikan teladan dan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Kedua, manuver Prabowo yang dianggap aneh adalah hanya menolak hasil Pilpres, namun tidak dengan hasil Pileg.

Yenny menegaskan, Pemilu 2019 bersifat serentak. Pemungutan suara Pilpres dan Pileg jadi satu kesatuan. Apabila memang Prabowo cs menilai Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan, semestinya yang ditolak bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya.

"Jadi standardnya menjadi ganda. Kalau hanya Pilpres yang dipertanyakan, tetapi Pileg-nya tidak apa-apa, ya menjadi tidak logis, logikanya tidak terkoneksi. Sistem Pemilu kita ini berjalan serentak. Artinya kalau ada kecurangan, dampaknya kemana-mana," ujar dia.

Baca juga: Dewan Penasihat Gerindra: Prabowo Tak Akan Gugat Hasil Pemilu ke MK

Diberitakan, dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Sebab, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 ini.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo.

Satu hari setelahnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, mengatakan, pernyataan Prabowo itu dalam konteks Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden.

"Karena memang kecurangan itu dirasakannya di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Namun, kata Andre, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres.

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com