Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengerahan Brimob ke Jakarta, Wiranto Bilang "Enggak Usah Diributkan..."

Kompas.com - 23/04/2019, 23:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak perlu meributkan pengerahan personel Brimob dari luar Jawa ke DKI Jakarta.

"Itu biasa, enggak usah diributkan kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini," ujar Wiranto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Pengamanan Ibu Kota Kembali Diperkuat, 200 Personel Brimob NTT Dikirim ke Jakarta

Menurut Wiranto, kebijakan itu sudah didasarkan pada analisis kerawanan sebuah daerah. Pasukan yang dikirimkan itu untuk mempertebal kekuatan yang sudah ada di daerah tersebut.

"Tujuannya apa? Untuk membuat masyarakat tenteram, membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," lanjut dia.

Meski demikian, kebijakan penebalan kekuatan di Ibu Kota tersebut juga bukan berarti Ibu Kota sedang dilanda kerawanan keamanan. Penebalan kekuatan personel hanyalah demi meyakinkan masyarakat bahwa Ibu Kota dalam kondisi aman.

Baca juga: Polri: Pasukan Brimob Nusantara Ke Jakarta untuk Antisipasi Penetapan Rekapitulasi Suara Resmi

 

Menurut Wiranto, kalaupun ada riak-riak yang terjadi, itu akan dapat dikendalikan aparat keamanan.

"Negara mana sih yang aman mutlak? Enggak ada ya. Ada juga hal-hal kecil yang membuat negara itu terganggu keamanannya," ujar Wiranto.

"Tapi, saya kira Indonesia ini, dengan predikat negara teraman nomor 9 di dunia dari 142 negara, berarti kita sebenarnya cukup aman. Marilah kita jaga keamanan, bukan hanya aparat keamanan, tapi juga masyarakat," lanjut dia.

Baca juga: 200 Personel Brimob Polda Kalbar Bantu Amankan Jakarta Pascapemilu

 

Diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan ada pengerahan personel Brimob datang ke Jakarta. Ia menyebut, kebijakan itu sebagai langkah preventif gangguan keamanan.

"Jadi kalau ada pasukan yang turun di lapangan, masyarakat justru harus merasa nyaman, jangan merasa ketakutan," ujar Moeldoko.

Kompas TV Pihak Polda Sulawesi Tenggara akan melakukan penyelidikan kepada 15 personel brimob yang melakukan perusakan sebuah rumah. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi disiplin. Di samping itu, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penganiayaan kepada salah satu anggota Brimob Sultra. Sebelumnya, puluhan anggota Brimob Polda Sulawesi Tenggara merusak rumah warga di Jalan Brigjen Katamso, Kendari. Perusakan diduga dilakukan sebagai buntut pencarian terhadap pelaku penganiayaan salah satu anggota Brimob. #PoldaSultra #Brimob #PerusakanRumah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com