Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Kompas.com - 23/03/2019, 23:31 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan mengawali kampanye rapat umum di tempat yang berbeda. Adapun tahapan kampanye rapat umum akan berlangsung mulai 24 Maret hingga 13 April 2019.

Prabowo dijadwalkan berkampanye di kota Manado dan Makassar pada Minggu (24/3/2019). Sementara, Sandiaga Uno akan mengawali kampanye rapat umum di Kabupatan Sragen, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani mengatakan, tidak ada alasan khusus kenapa Prabowo-Sandiaga berkampanye di tempat berbeda pada hari pertama kampanye rapat umum.

"Ya pertimbangannya karena sejak awal sudah direncanakan," ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara Prabowo-Sandiaga dan petinggi parpol koalisi, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

Baca juga: Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Namun demikian, menurut Muzani, Prabowo dan Sandiaga akan berkampanye secara bersama-sama di empat kota.

Keempat kota tersebut adalah Surabaya, Semarang, Bandung dan Jakarta.

"Selebihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berkampanye di tempat yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Muzani.

Selain Prabowo-Sandiaga, hadir seluruh sekjen parpol koalisi Indonesia Adil Makmur dalam pertemuan tersebut, yakni, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Selain itu, hadir pula anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon dan Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com