Amien Rais Anggap Pemerintahan Jokowi Rezim Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Amien Rais menganggap Pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan rezim otoriter.

Menurut Amien, prinsip demokrasi yang diinginkan saat era reformasi 1998 dulu telah berubah isi dan arahnya.

Bahkan, ia sebut perubahan arah demokrasi itu sangat berbahaya dan sulit diselamatkan. Menurut dia, ada tiga ciri pemerintahan otoriter yang terlihat saat ini.

"Demokrasi yang kita idamkan dulu selama empat tahun rezim Jokowi sudah berubah wajah, berubah isi, berubah arah dan amat sangat berbahaya," ujar Amien dalam sebuah diskusi di kantor Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Kata Kubu Jokowi, Tak Ada Hal Baik di Mata Prabowo

"Jadi untuk selamatkan demokrasi sudah berat sekali karena ada tiga ciri otoriterisme. Jadi Pak Jokowi itu emoh demokrasi, memang tidak mau," ucap dia.

Amien menilai pemerintahan Presiden Jokowi saat ini berupaya untuk memecah belah partai-partai oposisi pemerintah.

Dengan begitu, oposisi menjadi ketakutan terhadap pemerintah.

"Nah ini Om Joko itu pekerjaannya memang mengempeskan oposisi. Jadi kalau bisa partai-partai yang tidak bergabung itu dipecahbelah, dikucilkan, sehingga ketakutan," kata Amien.

Baca juga: Amien Rais Sebut Prabowo Akan Bentuk Team of Rivals jika Terpilih Jadi Presiden

Ciri kedua, lanjut Amien, adanya upaya untuk menguasai mayoritas media massa sehingga dapat digunakan untuk membentuk opini masyarakat.

Dan ketiga, adanya kasus-kasus korupsi berskala besar yang melibatkan unsur pemerintah.

Amien mengatakan, makin tinggi sebuah kekuasaan maka makin tinggi pula tingkat korupsinya.

"Di dalam pemerintahan itu sendiri melakukan korupsi yang berskala mega. Jadi ada terori politik bahwa ada korelasi antara kekuasaan dan tindak korupsi. Makin tinggi kekuasaan makin menjulang korupsinya," tutur Amien.

"Bagaimana pun juga korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. Itu pasti," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.