Komisi V Minta Pemerintah Tambah Anggaran BMKG untuk Alat Deteksi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta pemerintah menambah anggaran untuk pengadaan alat deteksi bencana pada tahun 2019.

Sebab, kata Fary, selama ini pemerintah memotong anggaran yang diusulkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Fary mengatakan, dari Rp 2,9 triliun anggaran yang diajukan BMKG pada APBN 2019, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun.

"Hampir semua Komisi V ini meminta keseriusan pemerintah untuk menambahkan anggaran berkaitan dengan audit, pengadaan deteksi gempa dan tsunami. Tapi anggaran di tahun 2019 itu, baik BMKG maupun Basarnas, itu tidak naik," ujar Fary ketika dihubungi, Senin (24/12/2018).

Baca juga: Kisah Korban Selamat Tsunami: Dalam Sekejap Saya Sudah Tergulung Ombak...

Fary menyayangkan pemerintah belum melihat hal ini sebagai prioritas.

Padahal, menurut dia, perbaikan alat-alat deteksi bencana begitu penting bagi keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Fary mengatakan, seharusnya bencana di Palu menjadi pembelajaran bagi pemerintah.

"Kita tidak bisa lagi, bencana Palu seharusnya sudah menjadi pembelajaran kita. Kita sudah harus serius, anggaran BMKG dan Basarnas malah tidak ada penambahan," ujar Fary.

Baca juga: Tsunami Selat Sunda, Ini Tokoh Dunia yang Ungkapkan Duka di Medsos

Mengenai rencana Jokowi memperbarui alat pendeteksi tsunami pada 2019, ia menilai, komitmen yang sama harus ditunjukkan oleh lembaga terkait. Menurut dia, tak ada penambahan anggaran untuk itu pada tahun depan.

"Tidak ada penambahan. Maka semua fraksi meminta kepada pemerintah untuk menambah anggaran," kata dia.

Hingga Senin (24/12/2018) pukul 07.00 WIB, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tsunami di Selat Sunda telah mengakibatkan 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi.

Baca juga: Mencari Anggota Keluarga yang Hilang karena Tsunami Banten? Bisa Cek Lewat Situs Ini...

Kerusakan fisik meliputi 611 unit rumah rusak, 69 unit hotel-vila rusak, 60 warung-toko rusak, dan 420 perahu-kapal rusak.

Korban dan kerusakan ini terdapat di 5 kabupaten terdampak yang terletak Provinsi Banten dan Lampung yang berdekatan dengan pesisir Selat Sunda, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran.