Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Toleransi Jadi Dasar Inovasi dan Kreativitas

Kompas.com - 25/10/2018, 16:36 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap toleransi antarumat menjadi dasar untuk inovasi dan kreativitas. Beragam perbedaan yang ada di masyarakat sejatinya menjadi sebuah rahmat dan kekuatan.

Hal itu mengemuka dalam seminar "Penguatan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Indonesia Toleran dan Bermartabat" di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (25/10/2018).

Seminar tersebut dihadiri oleh Akbar Tandjung (Ketua DPR RI 1999-2004), Din Syamsuddin (tokoh agama), Hariyono (PLT. Kepala BPIP) Mutjaba Hamdi (Direktur Eksekutif Wahid Foundation) dan Jimly Asshidiqqie (akademisi).

"Jika suasana toleransi timbul dengan saling menghormati perbedaan, maka di situlah tumbuh inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Jimly.

Baca juga: Menengok Keberagaman di Kampung Toleransi Liur

Kendati demikian, lanjut Jimly, toleransi tersebut sedang mengalami gejala yang kurang baik lantaran adanya politisasi kampus. Menurutnya, dunia kampus dan politik sejatinya terpisahkan.

"Dunia kampus dan politik sudah lekat di Indonesia sejak lama. Makanya, itu menjadi karakter betul kampus di Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI ini menyarankan, lembaga pendidikan tinggi di Tanah Air harus evaluasi mengenai demokrasi di kampus. Evaluasi tersebut bisa mencontoh pendidikan kampus di Amerika Utara yang justru cenderung fokus ke inovasi, bukan berpolitik.

"Kampus di Amerika Utara berkembang luar biasa. Maka, kita harus evaluasi apakah sudah tepat peran politik di kampus karena seharusnya mahasiswa menjadi pelopor atau inovator," paparnya.

Baca juga: Masjid Menara Kudus, Saksi Hidup Toleransi dari Masa ke Masa (1)

Tak pelak, seperti diungkapkan Jimly, iklim pendidikan tinggi di Indonesia tidak tumbuh. Maka, selaras dengan hal tersebut, masyarakat rentan terkena dampak kegiatan-kegiatan yang antitoleransi.

Sementara itu, Akbar Tandjung menambahkan, ideologi Pancasila wajib diterapkan dengan utuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang menampung ragam pikiran dan pendapat.

"Pancasila bukan ideologi dogmatif, melainkan terbuka dan dinamis. Maka, ideologi ini bisa dilihat dari ragam perspektif, seperti politik dan hukum," ungkap Akbar Tandjung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com