Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Mohon kepada Saudara-saudara Ojol, Tidak Mempolitisir...

Kompas.com - 07/08/2018, 14:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta ojek online yang berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pembukaan Asian Games, 18 Agustus 2018 mendatang, tidak melakukan politisasi isu.

Menurut Budi, perusahaan aplikasi alias operator telah memenuhi tuntutan para pengemudi ojek online yakni, kenaikan tarif menjadi di atas Rp 2.000 per kilometer.

"Kan disampaikan oleh aktivis ojol, mereka minta kenaikan tarif Rp 2.000, karena sekarang itu Rp 1.600. Tetapi ternyata disampaikan, operator sudah memberikan tarif di atas Rp 2.000. Jadi apa yang diminta ojol, itu sudah," ujar Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek Online Demo Saat Asian Games...

"Jadi, mohon kepada para saudara ojol, tidak mempolitisir. Nyatanya, operator sudah melakukan (apa yang dituntut ojol) itu," lanjut dia.

Mengenai adanya tuntutan dari sebagian ojol untuk menaikkan tarif lagi menjadi Rp 3.000 per kilometer, Budi mengatakan, hal itu tidak mungkin terwujud.

Sebab, selain angka tersebut hanya diterapkan untuk tarif taksi, angka itu juga akan memberatkan konsumen.

Menhub Budi Karya Sumadi di Pusdai Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKO Menhub Budi Karya Sumadi di Pusdai Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Mediasi Deadlock, Ojek Online Akan Tetap Demo Saat Pembukaan Asian Games

"Saya bicara sama masyarakat, kalau ojol Rp 3.000 per kilometer, mereka enggak mau naik ojol lagi," ujar Budi.

Budi menambahkan sebenarnya tarif yang ditetapkan operator saat ini sudah disepakati sebagian besar kelompok di ojek online.

Namun, masih ada kelompok-kelompok kecil yang tidak setuju dengan penetapan itu dan akhirnya opini kelompok kecil itulah yang seolah-olah menjadi isu besar di media massa.

Baca juga: Mediasi Antara Pengemudi dan Aplikator Ojek Online Berakhir Deadlock

"Memang kelompok mereka itu kan ada banyak. Misalnya ada 10 kelompok, kita sudah menemui sembilan kelompok, yang satu kelompok ngomong, dan karena berbeda, ya jadi berita," ujar Budi.

Diberitakan, sejumlah pengemudi ojek online berencana menggelar demo saat pembukaan Asian Games 2018 18 Agustus mendatang atau dikenal dengan sebutan aksi 188.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demo sebelumnya yang telah dilakukan sebanyak tiga kali selama tahun 2017.

Baca juga: Mengenal Tradisi Patekoan, Minum Teh Gratis Incaran Ojek Online hingga Turis di Tamansari

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, aksi 188 rencananya akan mengusung dua tuntutan utama.

Tuntutan pertama, mengembalikan tarif normal ojek online. Tahun 2012-2015 tarif per kilometer adalah Rp 3.000, sedangkan saat ini tarif telah diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi para ojek online.

Baca juga: Biasanya Kucing-kucingan Sama Dishub, Sekarang Ojek Online Dikasih Tempat Khusus

Igun mengaku telah menyampaikan tuntutan tersebut ke lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini berarti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hasilnya nihil dan tidak ada solusi atas masalah ojek online tersebut.

Kompas TV Sekarang ojek online nggak perlu antar jemput penumpang di bahu jalan lagi. Kini, pemprov DKI Jakarta sediakan area khusus bagi ojek online.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com