Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Beri Instruksi soal Biodiesel demi Perkuat Cadangan Devisa

Kompas.com - 31/07/2018, 12:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran pemerintah agar peningkatan produksi biodiesel segera diwujudkan.

"Dalam ratas sebelumnya, saya minta mandatory (kewajiban) pemakaian biodiesel untuk segera dijalankan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas cadangan devisa negara di Istana Presiden Bogor, Selasa (31/7/2018).

Diketahui, instruksi Jokowi ini merupakan kali kedua sejak diungkapkan juga dalam sebuah rapat terbatas pada Juni 2018 lalu.

Kini, Presiden Jokowi pun hendak meminta laporan sampai di mana menteri terkait melaksanakan instruksinya tersebut.

"Sekarang, saya akan minta setiap waktu update-nya," ujar Jokowi.

Baca juga: Kurangi Impor Minyak, Pemerintah Percepat Penggunaan Biodiesel

Penggunaan biodiesel diyakini mampu mengurangi ketergantungan pada minyak dunia yang harganya tidak menentu.

Menurut Jokowi, apabila penggunaan biodiesel dalam negeri meningkat, tentu anggaran untuk membeli minyak akan semakin terpangkas. Anggaran negara pun semakin hemat.

"Data yang saya terima, (penggunaan biodiesel) berpotensi untuk menghemat devisa dari impor yang sangat besar sekali, yakni 21 juta dolar AS setiap harinya," ujar Jokowi.

Jokowi mengakui, penggunaan biodiesel ini merupakan salah satu strategi untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia.

"Ini penting agar daya tahan ekonomi kita semakin kuat, semakin meningkat, terutama dalam hadapi ketidakpastian ekonomi global," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemerintah mendorong kewajiban penggunaan biodiesel untuk seluruh kendaraan bermesin diesel hingga ke kendaraan pribadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com