Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti IPU ke-137 di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya

Kompas.com - 14/10/2017, 18:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memulai rangkaian kegiatan General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia. Konferensi IPU kali ini dilaksanakan pada Sabtu (14/10/2017) hingga 19 Oktober mendatang.

Konflik Rohingnya menjadi salah satu isu yang akan parlemen Indonesia angkat pada konferensi kali ini.

Wakil Ketua Delegasi yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, isu Rohingya diangkat Indonesia sebagai bagian dari sikap aktif pemerintah Indonesia selama ini.

Melalui forum parlemen sedunia ini, Nurhayati menginginkan parlemen Myanmar menjelaskan soal kondisi terkini warga Rohingya di Rakhine State.

"Kami tak hanya mendorong isu ini menjadi isu global, tetapi kami juga minta Myanmar memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya yang terjadi," ujar Nurhayati di Corinthia Hotel, Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pagi waktu setempat.

Isu Rohingya, kata Nurhayati, harus menjadi perhatian parlemen sedunia lantaran pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana. Ribuan warga Rohingnya juga memilih meninggalkan rumahnya dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh.

Selain itu, Nurhayati mengungkapkan parlemen Indonesia juga akan mendesak Myanmar untuk menaati rekomendasi yang disusun oleh Utusan Khusus untuk Kasus Rohingya, Kofi Annan.

Salah satu rekomendasi itu adalah dengan memberikan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Selama ini, etnis Rohingya di Myanmar tidak pernah diakui sebagai warga negara sehingga tidak mendapat akses pelayaban publik apapin termasuk kesehatan hingga pendidikan.

"Di lain pihak untuk kebijakan di dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu memepertimbangkan penarikan dubes karena isu ini sangat.penting untuk segera dituntaskan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demoktat iti.

Parlemen Indonesia memasukkan isu Rohingya sebagai emergency item dalam forum IPU. Negara lain, yakni Turki, Maroko, dan Bangladesh juga memberikan emergency item yang sama.

Emergency item ini akan menjadi rancangan dalam penyusunan resolusi yang dihasilkan dalam IPU. Resolusi IPU selanjutnya akan disinergikan untuk menjadi perhatian PBB.

Sebanyak sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengikuti forum IPU ke-137. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com