Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Demokrat dan Gerindra Sepakat Kawal Pemerintahan Tanpa Koalisi

Kompas.com - 28/07/2017, 08:02 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partainya dan Partai Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan sekarang tanpa harus berkoalisi.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam konfrensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Bentuk pengawalan ke pemerintah, lanjut SBY, akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi," kata SBY.

"Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," ujar SBY.

(Baca: Prabowo: Intel Pak SBY Masih Kuat, Dia Tahu Kelemahan Saya..)

Ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan terhadap pemerintah, yakni mencakup wilayah politik dan gerakan moral.

Pengawalan pada wilayah politik, lanjut SBY, terkait demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku. Arah tujuannya yakni harus mengabdi untuk kepentingan rakyat.

"Karena sebetulnya amanat yang diberikan ke semua mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, perangkat negara, partai politik semua itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat," ujar SBY.

(Baca: SBY dan Prabowo Sepakat Mengawasi Penguasa agar Tak Melampaui Batas)

Kemudian, pengawalan pada gerakan moral yakni mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah.

"Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," ujar SBY.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan usai konferensi pers mengatakan, dalam mengawal pemerintah, jika kebijakan pemerintah bagus tentu harus didukung.

"Kalau enggak ya kami berikan koreksi. Bersama-sama kami mendukung negara kita ini menjalankan demokrasi yang bagus," ujar Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com