Gubernur Bengkulu Ditangkap KPK, Golkar Beri Pendampingan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengaku telah mendengar kabar tertangkap tangannya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang juga kader Golkar oleh KPK.

Setelah mendengar kabar tersebut, ia mengaku telah berkomunikasi dengan fungsionaris DPD Golkar Bengkulu.

"Segera saya berkomunikasi dengan Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Bengkulu saudara Imran, meminta kepada saudara Imran ntuk mengikuti perkembangan ini sekaligus memberikan laporan tentang duduk masalah sebenarnya," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/6/2017).

Idrus juga telah meminta divisi hukum Golkar untuk mengawal dan memastikan agar proses hukum di KPK berjalan sebagaimana mestinya.

(Baca: Istri Gubernur Bengkulu Diduga Terima Suap Rp 1 MIliar)

"Prinsip dasar Golkar bilamana ada kader yang terkait dengan hukum, sesuai dengan prosedur DPP menugaskan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM mengawal, melakukan pendampingan supaya proses berdasarkan pada pakta hukum yang ada dan demi keadilan," tutur Idrus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, Selasa (20/6/2017). Dalam kegiatan tersebut, petugas KPK menyita uang yang dibungkus di dalam kardus.

"Tim juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah di dalam sebuah kardus," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat.

(Baca: KPK: Status Gubernur Bengkulu dan Istri Tunggu Pemeriksaan 24 Jam)

Febri mengatakan, ada lima orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

Menurut informasi, dua di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dan istrinya Lili Madari. Kelima orang yang ditangkap segera menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Bengkulu. Selanjutnya, uang tersebut disita sebagai barang bukti.

"Diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak terkait penyelenggara negara setempat," kata Febri.