Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Pondok Pesantren di NTB Terindikasi Sebarkan Paham Radikal

Kompas.com - 13/06/2017, 08:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat, Saiful Muslim mengatakan, seringkali kegiatan keagamaan dijadikan kamuflase bagi kelompok teroris untuk menyebarkan paham radikal.

Ini termasuk pondok pesantren di sejumlah tempat di NTB yang dimanfaatkan anggota kelompok teroris untuk mencari bibit teroris baru dan merencanakan aksi teror.

Saiful mengatakan, setidaknya ada tiga pondok pesantren di NTB yang dianggap menyebarkan ajaran radikal yang mengarah ke aksi teror.

"Di Lombok ada terindikasi pondok pesantren radikal tapi tifak mengarah ke teror. Yang langsung mengarah ke teror ada di Bima dan Dompu," ujar Saiful di kantor MUI NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/6/2017).

Ketiga pesantren itu menerapkan sejumlah kegiatan semi militer kepada para santrinya. Namun, polisi tidak bisa langsung menindaknya karena belum ada bukti aksi yang dilakukan.

Untuk menangkal paham radikal itu, Polda NTB, MUI, TNI, hingga intelijen provinsi kerap turun langsung ke pondok pesantren tersebut untuk mencari tahu permasalahannya.

Saiful mengatakan, pendekatan lembut merupakan cara terbaik agar diterima oleh mereka.

"Supaya tidak ada terus permusuhan antara kami. Waktu pertama sekali, masih susah menerima kami. Kemarin kami datang diterima dengan baik. Perubahannya luar biasa," kata Saiful.

Sebelumnya ada satu pondok pesantren yang akhirnya ditutup oleh polisi dan pemerintah setempat karena menyebarkan paham radikal yang berujung ke arah terorisme.

Nama pesantren itu adalah Umar Bin Khatab di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pesantren yang dipimpin oleh Abrori ini melakukan kegiatan semi militer dan pimpinannya mendoktrin para santri untuk berjihad.

Pemahaman jihad yang mereka terapkan yakni menegakkan syariat islam dengan melawan pemerintah yang dianggap toghut (tak taat pada Tuhan).

Pada Juli 2011, terjadi ledakan bom di pondok pesantren tersebut. Dari informasi intelijen, sumber ledakan dari bom uji coba yang dirakit para tokoh agama dan santri di pesantren tersebut untuk menyerang polsek terdekat.

Selain itu, salah satu santri pondok pesantren itu yang merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), membunuh polisi.

Ia termakan doktrin pengurus pondok pesantren yang menyatakan bahwa mereka dimata-matai polisi dan polisi adalah bagian dari pemerintah yang kafir. Setelah itu, pondok pesantren itu dibubarkan.

"Di UBK mengajak bukan pelajaran agama, tapi pemahaman jihad menurut mereka. Membunuh orang. Dan setiap orang diluar mereka adalah kafir dan harus dibunuh," kata Saiful.

Halaman:


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com