Jika Ada Sengketa Pilkada DKI, Kapolri Minta Selesaikan di Jalur Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat menerima apa pun hasil penghitungan suara dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Jangan sampai ada tindakan anarkistis oleh pendukung pasangan calon yang kalah. Untuk itu Kapolri meminta masyarakat menempuh jalur yang diatur dalam undang-undang, yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada penyimpangan, ada mekanisme lagi yaitu gugatan ke MK. Jadi kita ikuti atutan hukum yang berlaku," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Tito memastikan Polri dan TNI netral dalam Pilkada DKI Jakarta besok. Petugas akan mengawal proses demokraai dan mengantisipasi tidak ada kecurangan yang terjadi.

"TNI dan Polri akan menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan " kata Tito.

(Baca juga: Kapolri: Polri Akan "All Out" Amankan Pilkada DKI)

Tito menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarat untuk hari pencoblosan besok. Pertama, ia meminta tidak ada mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara di Jakarta.

Menurut dia, tugas mengawasi TPS sudah merupakan tanggung jawab pengawas pemilu dan aparat yang ditempatkan di sana.

"Kalau memang untuk memantau pemilu ini sudah ada mekanisme pemantauan. Ada saksi, Bawaslu, ada pemantau independen," kata Tito.

Tito khawatir massa yang dimobilisasi itu dapat membuat masyarakat lain terintimidasi baik secara fisik maupun psikis. Jika hal itu terjadi, maka Polri dan TNI akan melakukan tindak tegas. Hal.itu semata untuk melindungi hak politik masyarakat.

(Baca juga: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Selain itu, Kapolri meminta masyatakat tidak menjadikan hasil survei sebagai acuan penentuan pemenang.

"Nanti kita andalkan saja mekanisme penghitungan suara yamg sah dari instansi yang berwenang, yaitu KPU," kata Tito.

Lihat video pernyataan Kapolri pada video di bawah ini: