Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ledakan di St Petersburg, Wapres Minta Tak Ada Lagi Aksi Saling Serang

Kompas.com - 04/04/2017, 17:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden ledakan di antara dua stasiun kereta bawah tanah St Petersburg, Rusia, Senin (3/4/2017). Dalam insiden tersebut sebelas orang dikabarkan tewas.

“Kita bela sungkawa kepada setiap kejadian yang mengakibatkan kematian yang tidak perlu atau (bencana) kemanusiaan, termasuk di Rusia,” kata Kalla di Kantor Wapres, Selasa (4/4/2017).

Wapres menilai bahwa peristiwa yang terjadi di sana berkorelasi dengan kasus serangan Rusia di Suriah.

“Tapi, kita juga bela sungkawa kepada korban di Suriah yang dibom oleh Rusia. Baru adil. Karena semua yang itu kan aksi dan reaksi,” kata dia.

(Baca: Korban Bom St Petersburg Bertambah Jadi 14 Orang)

Wapres mengingatkan pimpinan negara mana pun untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Indonesia, kata dia, selama ini memiliki perhatian besar terhadap persoalan perdamaian yang berlangsung di negara lain, seperti Irak dan Suriah.

Menurut dia, imbas serangan yang dilakukan suatu negara berdampak besar. Banyak masyarakat tidak berdosa harus tewas akibat serangan yang dilakukan.

“Jadi, dunia itu jangan lah bikin aksi yang melanggar hak asasi. Karena ada kemarahan rakyat juga yang menyebabkan pembalasan lagi sehingga tidak berhenti,” ujarnya.

(Baca: Ledakan di St Petersburg Disebut Aksi Bom Bunuh Diri Warga Kyrgyzstan)

Pihak berwenang di Kota St Petersburg mengatakan 11 orang meninggal dunia dan setidaknya 45 orang luka-luka.

Menurut Kepala Komite Antiteroris Nasional Andrei Przhezdomsky, ledakan menghantam satu kereta di antara dua stasiun, Sennaya Ploshchad dan Tekhnologichesky Institut.

Ia mengatakan ledakan disebabkan oleh alat peledak yang tak diidentifikasi. Namun, penyebab pasti belum diketahui. Juga ada peledak yang ditemukan di stasiun terpisah dan kemudian diamankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com