Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Pastikan SBY Tetap Mendapatkan Perlindungan Keamanan

Kompas.com - 07/02/2017, 18:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi curahan hati Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait perlindungan kepada mantan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut Wapres, perlindungan terhadap mereka tetap diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tentu kita harus mempunyai suatu perilaku yang baik menghormati pemimpin sesuai dengan aturannya," kata Wapres di Jakarta, Selasa (7/2/2017).

SBY sebelumnya berkicau di akun Twitter pribadinya ihwal unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa di depan kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

SBY mengatakan, tidak ada pemberitahuan dari aparat keamanan saat para mahasiswa itu "menggeruduk" rumahnya.

Kalla sendiri mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Kendati demikian, ia memastikan, setiap presiden dan wakil presiden yang tak lagi berkuasa tetap mendapatkan perlindungan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Kalau soal perhitungan, presiden dan mantan presiden itu tetap mendapatkan perlindungan pengawalan dari Paspampres. Seorang mantan pimpinan itu bisa dikawal 60 orang," ucapnya.

Sebelumnya, melalui akun Twitter pribadinya, SBY mengungkapkan adanya unjuk rasa pada Senin (6/2/2017).

"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan 'digrudug' ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," tulis SBY melalui akun @SBYudhoyono.

SBY menegasakan bahwa dalam undang-undang, tak dibolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak pernah memberitahunya mengenai unjuk rasa ini.

(Baca juga: Polisi: Tak Ada Pemberitahuan soal Aksi di Depan Rumah SBY)

"Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*," tulisnya.

SBY pun bertanya kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian apakah ia tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*."

Aksi demonstrasi di depan rumah SBY itu sendiri berakhir setelah dibubarkan oleh kepolisian. (Baca: Polisi Bubarkan Pengunjuk Rasa di Depan Rumah SBY)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Nasional
Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com