Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Ada Bukti Percakapan dengan Ma'ruf Amin, Itu Sebuah Kejahatan

Kompas.com - 01/02/2017, 17:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal tudingan dirinya di balik fatwa penistaan agama yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

SBY merespons pernyataan Ahok beserta kuasa hukumnya yang menuduh Ma'ruf Amin diminta SBY dalam menerbitkan fatwa itu.

"Berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut antara percakapan saya dan Pak Ma'ruf, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

Presiden keenam Republik Indonesia itu pun meminta hukum segera ditegakkan. Dia memastikan dirinya tidak berada di kubu mana pun. Dia berada di kubu penegak hukum yang bisa memberi keadilan.

Namun, SBY memberikan peringatan jika penyadapan justru dilakukan penegak hukum.

"Kalau ternyata yang menyadap institusi negara, maka bola ada di Bapak Jokowi," tukas SBY.

Baca: Kata Ahok, Telepon antara SBY-Ketua MUI Diketahui dari Media

SBY mengakui adanya percakapan dirinya dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober lalu. Ketika itu, Agus-Sylvi baru saja menemui sejumlah petinggi MUI, termasuk Ma'ruf.

Para petinggi MUI ini mengira SBY ikut bersama rombongan Agus-Sylvi. Namun, SBY tidak hadir. Setelah pertemuan itu, terjadilah percakapan antara SBY dan Ma'ruf hanya untuk berkabar.

SBY memastikan percakapannya itu tak terkait dengan kasus yang sedang dihadapi Ahok.

Apabila kubu Ahok memiliki bukti rekaman dirinya dengan Ma'ruf, SBY pun merasa privasinya telah dilanggar.

Baca: Kuasa Hukum Ahok Pertanyakan Ucapan SBY soal Rekaman

"Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang dapat pengamanan Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain. Rakyat yang lain, politisi yang lain. Sangat mungkin mereka alami nasib yang sama dengan yang saya alami. Negara kita seperti rimba raya," papar SBY.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com