Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional Libatkan Dewan Adat

Kompas.com - 26/01/2017, 16:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional akan melibatkan lembaga-lembaga adat.

Selama ini, lembaga adat dipercaya menjadi wadah penyelesaian konflik sosial di masyarakat.

Menurut Wiranto, pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional agar setiap konflik horizontal yang terjadi bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.

Penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan dinilai tidak efektif.

"Pemerintah memutuskan untuk membentuk dewan kerukunan sebagai representasi dari lembaga-lembaga adat yang sah, sehingga setiap konflik horizontal tidak buru-buru diselesaikan dengan cara yudisial atau peradilan," ujar Wiranto, saat ditemui di Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional disepakati saat rapat paripurna kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016).

Wiranto mengatakan, bangsa Indonesia selalu mengedepankan musyawarah dalam menghadapi masalah.

Lembaga-lembaga adat di Indonesia hingga kini juga selalu bermusyawarah.

Namun, karena Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Eropa, maka berbagai kasus yang ada di masyarakat selalu dibawa ke jalur hukum.

"Tidak semua masalah konflik horizontal harus berakhir di pengadilan. Jaman dulu sampai sekarang kita punya lembaga adat yang mampu menyelesaikan hal semacam itu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Kalau sudah lewat pengadilan kan biasanya panjang dan tidak selesai," kata Wiranto.

Akan tetapi, sejak rapat paripurna kabinet, belum ada konsep yang jelas terkait Dewan Kerukunan Nasional.

Perbedaan penjelasan antarpejabat negara mengemuka di media massa.

Penjelasan dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada Jumat (20/1/2017) mengisyaratkan bahwa Dewan Kerukunan Nasional dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut dia, sulit menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apalagi, peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com