Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Indonesia Berdiplomasi Intens Terkait Rohingya

Kompas.com - 02/01/2017, 06:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diplomasi cukup intens dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang menimpa masyarakat etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Dikutip dari Antara, Retno mengatakan diplomasi yang sedang diupayakan adalah berupaya menjembatani terjalinnya hubungan baik antara Myanmar dan Banglades yang selama ini memburuk karena konflik daerah perbatasan.

Apa yang dilakukan pemerintah tersebut, menurut Retno, sebagai salah tugas Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

(Baca: Ini Pesan Penting Jokowi ke Pemerintah Myanmar soal Rohingya)

"Saya melakukan diplomasi yang dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kegaduhan karena konflik Rohingya merupakan isu sangat sensitif menyangkut negara yang berdaulat penuh, kedaulatan sebuah negara harus dihormati," kata Retno, Minggu (1/1/2017).

Diakui Retno, tidak mudah untuk menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Rakhine Myanmar. Pasalnya, terdapat sentimen isu agama yang menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut.

Untuk bisa terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut, Retno mengatakan tidak segan-segan meminta masukan pada pimpinan organisasi keagamaan di Tanah Air.

"Di dalam negeri saya melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan organisasi Islam, meminta masukan mereka bagaimana membantu mengatasi permasalahan masyarakat Muslim Rohingya," katanya.

Ia menambahkan, untuk bisa terlibat diplomasi langsung, Presiden Joko Widodo memberi perintah agar dirinya bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Myanmar beberapa waktu lalu.

"Presiden memutuskan saya bertemu langsung dengan Aung San Suu Kyi di kediaman beliau. Kami berbicara empat mata membahas masalah Rakhine. Kami sepakat tentang pentingnya pemerintah Myanmar dan Asean segera mengatasi situasi di Rakhine," ujarnya.

(Baca: Soal Rohingya, Jokowi Sebut Indonesia Tunjukkan Peduli Tanpa Kegaduhan)

Dari pertemuan tersebut, lanjut Retno, ia dan Suu Kyi sepakat melakukan pertemuan lanjutan dengan para Menlu di tingkat Asean untuk membahas masalah pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan para Menlu Asean, pemerintah RI mengusulkan beberapa opsi, salah satunya pemerintah Myanmar membuka akses untuk aksi kemanusiaan dan membuka akses media agar situasi diketahui oleh dunia luar.

"Kita mengusulkan akses kemanusiaan dan akses pada media secara bertahap dan terbatas. Kita meminta Myanmar menyampaikan update tentang penanganan Rakhine," papar Retno.

Kompas TV Etnis Rohingya Alami Kekerasan dan Diskriminasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com