Jauhkan UN dari Capaian Semu

JAKARTA, KOMPAS — Ujian nasional dengan sejumlah langkah penyempurnaan pada tahun depan hendaknya benar-benar dimanfaatkan sebagai pemetaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Saatnya menjauhkan perhelatan ujian massal itu dari target-target pencapaian yang semu.

Meskipun hingga Selasa (20/12) belum ada penjelasan dan panduan resmi ke sekolah terkait penyelenggaraan UN 2017 pada jenjang SMP-SMA/SMK sederajat, secara umum sekolah-sekolah siap.

Pendalaman materi mulai dilakukan pada semester ini untuk menyiapkan siswa siap mengerjakan UN. Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Tety Sulastri yang juga guru di SMAN 7, Jakarta, mengatakan, sekolah sudah siap melaksanakan UN dan ujian sekolah.

"Tinggal menunggu teknis penyelenggaraannya saja. Namun, sesungguhnya, kami berharap moratorium UN tetap diwujudkan supaya ada evaluasi yang lebih komprehensif," kata Tety.

Menurut Tety, meski UN bukan lagi untuk kelulusan, jangan sampai dinas pendidikan dan pemerintah daerah menjadikan hasil pemetaan sebagai "gengsi" daerah. Potret hasil UN harus semakin menggambarkan kondisi pendidikan yang sesungguhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim. Menurut dia, hal terpenting saat ini adalah Presiden Joko Widodo harus mampu melindungi guru. "Lindungi guru dari intimidasi, tekanan, dan pemaksaan dari berbagai pihak untuk terlibat atau melakukan pembiaran kecurangan dalam pelaksanaan UN," ujar Ramli.

Penyelenggaraan UN Berbasis Komputer (UNBK), kata Ramli, segera diperluas meski belum mampu menekan kecurangan seratus persen. Kecurangan harus diatasi agar kebijakan pemerintah berbasis data yang benar.

Heru Purnomo, guru SMP negeri di Jakarta, mengatakan, meskipun UN bukan lagi penentu kelulusan, sekolah tetap melakukan pendalaman materi untuk siswa kelas IX sejak Oktober lalu. Pendalaman materi untuk mata pelajaran UN SMP (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) dilakukan seusai jam sekolah.

Adapun Kepala SMK Puger di Jember, Jawa Timur, Kuntjoro B Dhiyauddin mengatakan, bagi siswa SMK, yang prioritas harus disiapkan adalah ujian kompetensi profesi. Para siswa kelas XII berusaha untuk bisa lulus uji sertifikasi berstandar internasional untuk mendapatkan peluang kerja di luar negeri.

Sementara itu, hasil penelitian pengajar Universitas Surabaya, Anindito Aditomo dan Ide Bagus Siaputra, terkait hasil analisis UN 2016, dari hasil analisis indeks integritas UN (IIUN) tahun 2015 ke 2016 terlihat kecurangan masih tinggi. Semakin turun IIUN, nilai UN makin tinggi. Setiap 10 poin IIUN, penurunan 4,5 poin nilai UN.

"Kita perlu memutus sekolah dalam siklus negatif supaya anak-anak yang jujur tidak terjebak. Untuk itu, perlu mengurangi insentif-insentif terkait UN. Sekolah harus dibantu serius agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif," katanya.

Tak pengaruhi biaya

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan UN tidak memengaruhi kebijakan terkait peningkatan infrastruktur pendidikan. Sebab, anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau Rp 400 triliun termasuk memadai.

"Biaya UN itu (relatif) kecil, hanya 1 persen dari total anggaran pendidikan. Dan, tanpa UN pun pasti tetap ada ujian, pasti ada biayanya. Jadi, tidak ada pengaruhnya soal biaya. Ada UN atau tak ada UN tetap ada biaya ujian," kata Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.

UN dan ujian sekolah berstandar nasional, kata Kalla, tetap dilakukan, tetapi harus ada batasannya. "Dua-duanya dilaksanakan. UN untuk 4 mata pelajaran, soalnya disediakan pemerintah pusat. Di samping itu, ada ujian berskala sekolah, nanti ada kisi- kisinya," ujar Kalla. (ELN/SON)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Desember 2016, di halaman 13 dengan judul "Jauhkan UN dari Capaian Semu".