Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Pertumbuhan Penduduk, Energi, dan Tantangan Globalisasi Pengaruhi Kebijakan Negara

Kompas.com - 08/12/2016, 13:47 WIB
advertorial

Penulis

"Jumlah penduduk bumi dari waktu ke waktu semakin bertambah. Lima puluh tahun yang lalu jumlah penduduk lima miliar jiwa, sekarang sudah mencapai tujuh miliar. Semakin banyak orang di bumi," kata Wakil Ketua MPR Evert Ernest Mangindaan, S.IP, saat menjadi pemateri Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Kamis, (8/12/2016). 

Mangindaan menjelaskan, dengan bertambahnya penduduk bumi maka kebutuhan semakin banyak. Kebutuhan akan air, energi, dan pangan semakin ketat. 

Saat ini terjadi persaingan memperebutkan ketiga hal tersebut terutama pangan dan energi karena dua hal tersebut sangat strategis. 

Meski demikian, Mangindaan optimis memandang ke depan. Kuncinya adalah pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu, jumlah panen padi bisa ditingkatkan sampai puluhan ton. Pengetahuan sangat penting untuk  bisa mengatasi kebutuhan pangan. 

"Dalam soal energi, perebutan akan semakin ketat. Contohnya saat ini semua kendaraan membutuhkan energi. Hal ini membuat energi semakin banyak dibutuhkan sehingga orang yang memiliki kendaraan memperebutkan energi," ujarnya. 

Meskipun begitu, Mangindaan juga optimis masalah itu bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi juga menjadi tantangan bagi bangsa. Bahkan, globalisasi dapat mengintervensi bangsa Indonesia. 

Dalam era globalisasi ini, pihak asing juga akan mempengaruhi perumusan kebijakan dalam negeri. 

Beliau menambahkan, dalam globalisasi ini kita tak boleh hanya memandang ke dalam saja, tetapi juga harus memandang keluar. "Pengaruh global harus kita perhitungkan dalam perumusan. Contohnya sebagai enam kawasan ekonomi khusus, Bitung, Sulawesi Utara, dipersiapkan untuk menghadapi Abad Pasifik. Untuk itu perencanaan Bitung harus berwawasan global," tuturnya. 

Dalam sosialisasi tersebut, Mangindaan menceritakan pengalamannya saat menjadi Menteri Perhubungan. Bagaimana saat dirinya hendak menyusun kebijakan perhubungan. Adanya Asean juga membuat dirinya berpikir bagaimana kebijakan itu juga menyentuh masalah hubungan antarbangsa itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com