Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tak Ingin Pergantian Ketua DPR Menambah Dinamika

Kompas.com - 29/11/2016, 19:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mengutamakan musyawarah mufakat terkait rencana pergantian Ketua DPR RI.

Partai Golkar menginginkan mengembalikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Musyawarah mufakat dianggap sebagai proses politik dengan memperhatikan situasi terkini.

"Kami berharap proses pergantian di DPR Ini tidak menambah dinamika yang bergerak ke arah keutuhan bangsa," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Aspek kedua, adalah proses legal formal yang memenuhi syarat Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), yaitu melalui mekanisme fraksi, pimpinan DPR RI, rapat badan musyawarah, dan rapat paripurna.

(baca: Ade Komarudin: Siapa Bilang Saya "Legowo"?)

Adapun ketiga, adalah kepemimpinan dan manajemen.

"Kembali ke Pak Novanto, tentu kami berharap bahwa pengalaman-pengalaman yang ada harus jadi guru yang baik. Hal-hal yang kurang pas terkait leadership-nya harus diperbaiki. Di antaranya meningkatkan kerja-kerja DPR RI," ujar Anggota Komisi X DPR itu.

Nasdem mendorong agar tiga aspek tersebut terpenuhi. Terlebih, di internal Partai Golkar sudah tak ada pergolakan yang signifikan.

"Karenanya Nasdem melihat dari tiga aspek itu," sambungnya.

DPR tengah memproses permintaan Golkar untuk menggati Ketua DPR. Permintaan Golkar itu akan dibahas di rapat Badan Musyawarah hingga rapat paripurna.

Ade sebelumnya mengatakan, sejak awal dia telah siap menghadapi segala risiko dalam kancah perpolitikan yang dia jalani.

 

(baca: Ade Komarudin: Aku "Rapopo")

"Jabatan adalah amanah, kapan pun Allah akan memberikan ataupun mengambil amanah ini, saya siap dan ikhlas," kata Akom saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.

"Bahasa Jawa-nya, 'aku rapopo', bahasa Sunda-nya 'teu sawios', terlebih demi keutuhan NKRI," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com