Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Capai 70 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga saat ini telah mencapai 70 persen.

Pemerintah berencana merampungkan penyaluran KIP pada Desember 2016 kepada 17,9 juta penerima. Angka tersebut sesuai dengan jumlah anak yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Muhadjir menuturkan, saat ini masih ada beberapa kendala dalam proses penyaluran KIP. Salah satu kendala tersebut, yakni adanya siswa yang telah menerima kartu namun belum melapor ke sekolah.

Hal tersebut, lanjut Muhadjir, banyak terjadi di luar Pulau Jawa.

"Ada beberapa daerah yang harus didorong, terutama di luar Jawa karena banyak masalah seperti kartu sudah di siswa, tapi siswa tidak tahu jika kartu itu harus dilaporkan," kata Muhadjir usai Rapat Koordinasi di Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (8/11).

Kendati terkendala, Muhadjir tetap optimis jika KIP nantinya bertransformasi dalam bentuk non-tunai sesuai rencana pemerintah pada Januari 2017. Apalagi, Yogyakarta yang menjadi lokasi uji coba KIP Plus dinyatakan berhasil.

KIP Plus merupakan bentuk pengembangan penyaluran dana pendidikan secara non tunai serupa kartu ATM.

Siswa pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk berbelanja keperluan belajar di merchant yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC).

"Kami sudah uji coba di Yogya untuk KIP Plus. Mereka belanja di gerai yang sudah disiapkan. Kelihatannya sudah lumayan," kata Muhadjir.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mengintegrasikan berbagai bantuan sosial (bansos) secara non tunai, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kartu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, KKS nantinya dapat digunakan untuk membeli berbagai keperluan melalui program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

"Rencananya memang ke depan ini pemerintah akan menyalurkan bansos non tunai yang berkaitan dengan PKH, KIP, KIS, Rastra di E-Warong," kata Puan.

Puan mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bansos non tunai tersebut pada Januari 2017.

Uji coba tersebut akan dilakukan secara terbatas di 44 kota di Indonesia melalui bank BUMN dan bank daerah.

Adapun 44 kota yang dijadikan percontohan harus memiliki infrastruktur yang mumpuni, seperti Jakarta, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Makassar.

"Semua hal yang berkaitan dengan penyaluran bansos non tunai ini akan kita coba secara terbatas di 44 kota pada Januari 2017," kata Puan.