Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Potensi Panas Bumi, DPR Diskusi dengan Empat Menteri

Kompas.com - 24/10/2016, 10:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melaksanakan senior officials meeting (SOM) mengenai potensi, tantangan dan usulan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia.

Sejumlah menteri terkait hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Riset dan Teknologi M Nasir, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Perwakilan Menteri Keuangan, pimpinan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR, serta sejumlah pelaku industri terkait juga hadir. Adapun diskusi tersebut dilakukan secara tertutup.

Agus menuturkan, kebutuhan negara akan energi makin meningkat setiap tahunnya. Sedangkan saat ini, Indonesia masih mengandalkan energi dari minyak bumi dan batubara dalam memenuhi kebutuhan.

Akibatnya, kerap terjadi rotasi pemadaman yang berimbas buruk pada ekonomi dan konsumen.

"Kami berharap kegiatan ini bisa lancar, sukses dan mencapai tujuan agar bangsa Indonesia bisa menuju kemandirian energi nasional," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Pemanfaatan energi panas bumi, kata Agus, saat ini baru mencapai sekitar 5 persen dari total potensi yang ada.

Padahal, energi tersebut merupakan salah satu energi terbarukan yang sangat besar potensinya.

DPR sebelumnya juga telah menyetujui usulan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim 2015 (Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change 2015).

Langkah tersebut sebagai salah satu upaya menyiapkan regulasi untuk membuka potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia.

"Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi untuk pengembangan panas bumi merupakan kewajiban bersama untuk mengatasinya," tutur Agus.

Kompas TV Pengembalian Arcandra Jadi WNI Tengah Dikaji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com