Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 55.689 Santri Sudah Terima Dana Program Indonesia Pintar

Kompas.com - 22/10/2016, 16:10 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Mohsen mengatakan bahwa sebanyak 55.689 santri sudah menerima penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Jumlah tersebut tercatat hingga Oktober 2016 dan akan meningkat seiring proses pencarian anggaran.

Pada tahun 2016, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran PIP untuk santri pondok pesantren sebesar Rp 159,92 miliar.

Anggaran ini diperuntukan bagi 190.000 santri yang tersebar di seluruh Indonesia. “Anggaran manfaat PIP yang sudah disalurkan berjumlah Rp 42,49 miliar dan akan terus meningkat bersamaan dengan progres pencairan anggaran," kata Mohsen dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10/2016).

Mantan kepala kantor wilayah Kemenag Sulawesi Tengah itu menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus memperbarui informasi penyaluran anggaran PIP untuk santri Pondok Pesantren. Sebab, sebagian anggaran berada di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Menurut Mohsen, penerima PIP merupakan para santri yang telah memenuhi kriteria. Antara lain, penerima merupakan santri pondok pesantren, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, dan berasal dari keluarga miskin.

“Persyaratan untuk membuktikan ketiga kriteria itu didukung dengan sejumlah data dan bukti-bukti otentik, seperti nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP, penghasilan orang tua dan data-data keluarga lainnya serta surat keterangan miskin. Kriteria itu untuk menghindari penyalahgunaan anggaran negara,” ujar Mohsen.

Seiring dengan penyaluran PIP, Kemenag juga terus memproses pencetakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebanyak 727 KIP sudah tercetak dan secara simbolis diserahkan Sabtu (22/10/2016) kepada santri, bersamaan dengan peringatan Hari Santri dan gelaran Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) VII di Serang, Banten.

“Sebanyak 41.866 KIP diperkirakan akan selesai pada akhir Oktober 2016 untuk kemudian langsung didistribusikan ke para santri penerima,” ucap Mohsen.

Mohsen mengakui bahwa proses pencetakan KIP sedikit terlambat. Pasalnya, KIP baru bisa diterbitkan setelah diverifikasi dengan Basis Data Terpadu yang dimiliki oleh Tim TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Selain itu, menurut Mohsen, proses pendataan juga terkendala karena santri pondok pesantren sebagian besar jauh dari tempat tinggal orang tua, bahkan hingga berbeda provinsi.

Meski demikian, Mohsen menuturkan proses pencetakan KIP terus dilakukan sehingga manfaatnya bisa disalurkan secara optimal.

Berdasarkan data EMIS (Education Management Information System) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2015/2016, di Indonesia terdapat 28.961 pondok pesantren. Sebanyak 15.057 unit (51,99 persen) disebut pesantren salafiyah (santri hanya mengaji saja).

Sisanya, sebanyak 13.904  unit (48.01 persen), merupakan pesantren yang juga mengadakan pendidikan formal dan nonformal.

Adapun total santri pondok pesantren berjumlah 4.028.668 orang. Sebanyak 1.858.352 santri (46,13 persen) mengikuti layanan pendidikan Madrasah (MI/MTs/MA).

Sebanyak 1.343.230 santri (33,34 persen), mengikuti layanan pendidikan Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK).

Selain itu, sebanyak 67.320 santri (1,67 persen) mengikuti layanan perguruan tinggi. Sebanyak 82.046 santri (2,04 persen) mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan (Program Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A/B/C), dan sebanyak 677.712 santri (16,82 persen) hanya mengaji kitab saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com