Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Silakan Kritik Pemerintah Pakai Data, Jangan Pakai Perasaan

Kompas.com - 21/10/2016, 10:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan   baik selama dua tahun ini.

Paparan keberhasilan pemerintah disampaikan Luhut dalam press briefing "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK", di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Acara ini digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan dengan mengundang para menteri untuk menyampaikan hasil kerja mereka selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, Luhut tidak menjelaskan secara spesifik terkait keberhasilan kementeriannya. Ia justru menjelaskan keberhasilan pemerintah secara umum.

Luhut mengatakan, dalam dua tahun, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan  Jokowi-JK meningkat pesat.

(Baca: Kontras Nilai Penegakan HAM di Era Jokowi-JK Sebatas Retorika)

Hal itu terlihat dari berbagai hasil survei seperti yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Popularitas pemerintahan Jokowi sangat baik," kata dia.

Luhut menilai, tingginya tingkat kepuasan publik ini tidak terlepas dari keberhasilan Jokowi-JK meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus melakukan pemerataan di berbagai daerah melalui dana desa.

Pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik sesuai janji kampanye.

"Dari infrastruktur saya kira tidak banyak isu, hampir Rp 500 miliar dollar AS dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi," ucap dia.

Luhut juga bicara soal program pengampunan pajak atau tax amnesty yang menjadi andalan pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari pajak.

Ia menilai, capaian tax amnesty yang sesuai target menunjukkan kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.

Ia juga menekankan, pemerintah tetap terbuka dengan berbagai kritik. Namun, Luhut meminta kritik yang diberikan bersikap konstruktif, serta memberikan solusi. 

"Silakan kritik pemerintah tapi pakai data, jangan pakai perasaan. Kalau mau bicara perasaan untuk menyatakan cinta saja, tapi kalau ekonomi kita pakai angka," kata Luhut.

Kompas TV Seperti Apa Rapor 2 Tahun Jokowi-JK? (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com