Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Pemeliharaan Lingkungan di Garut Dipertanyakan

Kompas.com - 28/09/2016, 20:31 WIB
Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengelola Pondok Pesantren Ekologi At-Tharia Garut, Ibang Lukmanurdin, menilai bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut tidak transparan. Salah satunya mengenai anggaran ekologi Sungai Cimanuk.

"Pemerintah tidak pernah transparan dalam hal anggaran. Makanya masyarakat sulit untuk memantau penggunaan anggaran ekologi," ujar Ibang, Rabu (28/9/2016).

Ibang menjelaskan, pemerintah pasti menganggarkan dana untuk pemeliharaan lingkungan Cimanuk. Namun, karena tidak transparan, masyarakat tidak tahu besaran maupun penggunaan anggaran tersebut.

"Kami mempertanyakan anggaran yang luar biasa itu," ucapnya.

Menurut dia, selama ini anggaran tersebut digunakan untuk program-program bersifat seremonial. Ketika habis proyek, program pun ditinggalkan.

"APBD Garut tidak berbasis ekologi. Ditambah dengan pemisahan pendidikan dengan ekologi karena ekologi bukan hanya menanam," kata dia.

Belum lagi perusahaan besar yang tidak berizin. Ketika mereka melakukan eksploitasi, pertanyaan kemudian, apakah itu tidak dianggap perusak ekologi. "Hari ini negara dikendalikan pasar dan modal," imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sumarna mengatakan, anggaran untuk Sungai Cimanuk terbagi di banyak instansi. Persoalan hutan, misalnya, ada di Perhutani. Ada pula dana dari pemerintah daerah dan lainnya.

Persoalannya, kata Anang, penanganan lingkungan selama ini hanya berkutat pada penanaman pohon. Yang penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga hutan.

"Kalau hanya menanam, nanti siapa yang merawatnya," ucapnya.

Secara ekonomi, masyarakat pasti berpikir, menanam sayuran dibarengi pohonan keras kurang menguntungkan.

Namun, hal ini harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi kerusakan hutan. Untuk mengetahui persoalan di Cimanuk dan seberapa parah, pihaknya akan melakukan investigasi.

"Investigasi ini untuk mencari solusi, bukan menghukum atau menyalahkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com