Pemerintah Akui Adanya Ketimpangan Pembangunan di Daerah Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, saat ini Pemerintah sedang mengupayakan percepatan pembangunan di daerah perbatasan.

Menurut dia, Pemerintah menyadari bahwa setelah 71 tahun pembangunan berjalan, masih terjadi ketimpangan antara daerah di pusat dan di pinggiran.

"Saya sampaikan tadi pemerintah sedang mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, karena memang masih ada ketimpangan," ujar Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/09/2016).

Wiranto menjelaskan, ketimpangan pembangunan di daerah menimbulkan berbagai macam masalah di perbatasan. Mulai dari persoalan illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba.

"Di perbatasan banyak masalah, di sana menjadi pintu masuk dari berbagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, keputusan untuk membangun daerah pinggiran sudah tepat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui upaya pembangunan perbatasan memang terlambat dilakukan sejak Indonesia merdeka 71 tahun yang lalu.

Dia juga mengatakan, ada banyak permasalahan di daerah perbatasan yang saat ini sedang diselesaikan Pemerintah.

Menurut dia, ada 39 jalur ilegal di perbatasan yang menjadi akses penyelundupan narkoba, barang ilegal dan menjadi pintu masuk bagi orang-orang asing tanpa izin.

"Atambua itu menjadi masuknya penyelundupan narkoba, barang-barang bekas. Di Kepulauan Riau, termasuk Sebatik dan Entikong menjadi pintu masuknya warga negara asing yang berjihad di Indonesia. Mereka tidak mampu jihad ke Suriah maka jihadnya ke Indonesia melalui jalur-jalur itu," kata Tjahjo.

Terkait upaya Pemerintah mempercepat pembangunan di perbatasan, baik Wiranto maupun Tjahjo, mengharapkan ada keterpaduan atau sinergi antarkementerian dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan program tersebut.

Sinergitas tersebut, kata Wiranto, harus terjalin antara Pemerintah Pusat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah, mengingat saat ini Pemerintah sudah mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas).

Apalagi setelah ada kebijakan pencabutan peraturan daerah yang menghambat pembangunan, Wiranto optismistis percepatan bisa dilakukan.

"Dalam rangka optimalisasi dan mempercepat pembangunan, Gerbang Dutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan) jangan hanya jadi slogan tapi aksi nyata. Aksi itu harus terpadu," kata Wiranto.