Situasi Keamanan di Papua Sempat Memanas Jelang Pilkada Serentak 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, senin (19/9/2016).

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Wiranto mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan laporan situasi keamanan di Papua jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

Menurut dia, situasi keamanan di Papua menjelang Pilkada 2017 sempat memanas meski tidak sampai menimbulkan konflik horizontal.

"Saat ini sudah cukup kondusif, walaupun sempat memanas tapi tidak sampai menuju ke suatu konflik horizontal yang memprihatinkan. Kami bersyukur tidak sampai ke situ," ujar Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Berdasarkan IKP, Papua merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam tiga daerah paling rawan dalam Pilkada serentak 2017.

Selain Papua, provinsi lain yang dianggap rawan yaitu Aceh dan Banten.

Wiranto juga meminta Lukas tidak perlu cemas menanggapi hasil IKP tersebut.

Indeks itu merupakan peringatan agar pemerintah lebih waspada dalam menurunkan tingkat kerawanan di Papua. 

Menurut Wiranto, Gubernur Papua telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk menurunkan indeks kerawanan tersebut.

Dia juga meminta kepada Lukas agar tetap memantau situasi di lapangan.

"Kalau terjadi suatu hal yang membuat IKP menjadi tinggi lagi, saya kira bisa ditekan. Kalau IKP tinggi itu jangan khawatir, itu bukan soal baik-buruk," kata dia.

Wiranto menjelaskan, langkah tersebut terintegrasi dengan tugas aparat keamanan, baik kepolisian dan TNI.

Koordinasi itu dilakukan bukan hanya untuk menyikapi persoalan saat Pilkada berlangsung, tetapi juga dilakukan saat menjelang pemilihan, termasuk pencalonan.

"Diharapkan semua aparat keamanan stand by di tempat, kemudian kondisi masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan pencalonan sehingga semua fokus pada pemungutan suara dalam TPS," kata Wiranto.