Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Partai Demokrat: Peningkatan Kepuasan Publik Tak Sejalan dengan Realita

Kompas.com - 14/09/2016, 06:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, menurut Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, hasil survei itu tidak sejalan dengan realita kinerja pemerintahan.

"Saya melihat bahwa persepsi publik tentang kinerja pemerintah tidak in line dengan fakta atau kondisi yang ada," ungkap Didik yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2016).

Sejumlah persoalan yang terjadi di antaranya masih rentannya daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang lamban, belum lagi ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lantaran.

"Bisa dipastikan akan memengaruhi ekonomi nasional dan pencapaian kesejahteraan rakyat," kata dia.

Persoalan lain juga terjadi di sektor hukum, yang dinilai masih terdapat tebang pilih penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Aparat terkesan lebih senang menangani kasus-kasus kecil daripada persoalan besar yang melibatkan pejabat tinggi atau kepala daerah.

Selain itu, Didik juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap sejumlah keputusan yang telah dibuat.

Tanpa menyebut siapa penyelenggara negara yang dimaksud, menurut dia, tindakan itu berpotensi melanggar UU yang ada.

"Di sisi lain kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi momok bagi sebagian masyarakat akibat ketakutan mereka terhadap penguasa yang represif. Tentu ini akan mengganggu kualitas demokrasi kita ke depan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, survei CSIS menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Pada Oktober tahun lalu, kepuasan publik hanya sebesar 50,6 persen.

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Sementara, pada Agustus 2016, kepuasan publik naik menjadi 66,5 persen.

Terdapat empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Mereka yang menjadi responden dipilih secara acak yaitu telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com