Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai PTSP Pusat Cepat, Daerah Lama

Kompas.com - 23/08/2016, 15:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menyoroti sinergisitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara pusat dan derah. Menurut Jokowi, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) harus betul-betul memperhatikan keterpaduan antara PTSP pusat dan daerah.

"Jangan sampai pusat sudah cepat, daerah masih lama. Atau pusat lama, daerah sudah cepat. Ini bisa terjadi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2016).

Jokowi pun meminta dibuatkan standardisasi pelayanan investasi agar tidak ada lagi ketimpangan kualitas pelayanan. Jokowi tidak mau ada lagi ada pengusaha yang mengeluh betapa sulitnya mengurus perizinan investasi di Indonesia. BKPM juga diminta mengawasi betul-betul pelaksanaan PTSP tersebut

. "Saya harapkan terus monitoring proses-proses investasi dan diidentifikasi apa masalahnya, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi investor kesulitan mendapat izin," ujar Jokowi.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Stranas PK Sebut Hampir di Setiap Kasus Korupsi Ada Pengawas Internal yang Kurang Berfungsi

Stranas PK Sebut Hampir di Setiap Kasus Korupsi Ada Pengawas Internal yang Kurang Berfungsi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Haji: Di Daerah Harus Tunggu 50 Tahun

Wapres Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Haji: Di Daerah Harus Tunggu 50 Tahun

Nasional
Deretan Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar yang Disita KPK, Ada 14 Mercedes Benz, 3 BMW, dan Ducati

Deretan Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar yang Disita KPK, Ada 14 Mercedes Benz, 3 BMW, dan Ducati

Nasional
Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Nasional
Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com