Wapres Minta BPK dan BPKP Tingkatkan Koordinasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Sinergi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.

“Saya minta ada koordinasi sistem, baik antara BPK dan BPKP. Bukan untuk saling mengambil tugas masing-masing, tapi untuk mensinkronkan cara pengawasan yang baik,” kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2016 di Kantor BPKP Pusat, Selasa (23/8/2016).

Kalla mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki badan pengawasan yang cukup lengkap. Selain BPK dan BPKP, ada pula inspektorat jenderal yang bertugas untuk menjadi pengawas internal baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Namun, seringkali tumpang tindih pengawasan itu terjadi. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang tepat, selain untuk meningkatkan koordinasi, juga untuk menghindari terjadinya kesalahan pada hasil sebuah pemeriksaan.

“Sinkronisasi cara pengawasan yang baik, sehingga ada sesuatu arah yang jelas,” ujarnya.

Kalla menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting di dalam pengawasan yaitu bersihnya organ-organ pengawas itu sendiri. Namun, kembali ia tegaskan, sulit menciptakan organ pengawasan yang bersih tanpa dukungan sistem yang baik.

“Tujuan kita sama. Tujuan pemerintah, tujuan kementerian/lembaga, aparat daerah, semua satu tujuan (yaitu) kemajuan kita semua, kemakmuran bangsa ini semua,” katanya.