Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Produser Televisi Swasta Dipertahankan Jadi Calon Komisioner KPI

Kompas.com - 19/07/2016, 09:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Freddy H Tulung membeberkan alasan tim pansel tetap memasukkan Arif Adi Kuswardono ke dalam jajaran calon komisioner KPI.

Arif merupakan salah satu produser di stasiun televisi swasta Trans 7. Freddy mengatakan, pansel telah melakukan pengecekan terhadap latar belakang setiap calon komisioner.

Arif yang merupakan pegawai di stasiun televisi swasta tersebut menurut tim pansel tak lantas bisa dikatakan bagian dari industri.

Adapun alasan kedua, lanjut dia, telah ditandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa yang bersangkutan akan melepas jabatannya di stasiun televisi tersebut dan tak akan berhubungan lagi dengan industri jika dirinya terpilih menjadi komisoner KPI.

"Sekarang kami serahkan ke DPR. Sudah kami cek semua," kata Freddy saat dihubungi, Senin (18/7/2016).

Ia menjelaskan, bagian industri yang dimaksud adalah apakah seseorang memiliki saham industri penyiaran atau masuk dalam kategori unsur pimpinan perusahaan.

(Baca: Jadi Sorotan, Ada Produser TV Swasta yang Jadi Calon Komisioner KPI)

Arif, kata Freddy, juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa tak akan terlibat dalam kegiatan politik dan industri saat menduduki jabatan. "Kalau cuma bekerja di industri tapi enggak di posisi strategis, apa persoalannya? Yang penting enggak boleh terlibat. Kalau terbukti (terlibat) harus mengundurkan diri," kata dia.

Pertanyakan Pansel

Sementara Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mempertayakan hasil panitia seleksi (Pansel) KPI karena meloloskan calon yang jelas-jelas berasal dari indistri televisi. Namun ia tak menganggapnya sebagai masalah besar mengingat tahap akhir proses seleksi adalah di Komisi I DPR.

"Finalnya kan di sini, besok (Selasa). Jawaban-jawaban dari Trans 7 tadi tentu akan jadi rekaman kami. Kami sudah pada tahap bahwa kami ingin KPI independen dan disegani oleh para pelaku industro penyiaran," kata Hanafi.

Total 27 calon komisioner KPI yang diuji DPR. Dari jumlah itu, Komisi I akan memilih sembilan nama. Mereka akan menggantikan komisioner KPI periode 2013-2016 yang habis masa tugasnya pada 27 Juli 2016.

Uji kelayakan dan kepatutan berlangsung selama dua hari, mulai kemarin Senin (18/7/2016) hingga hari ini (19/7/2016).  

Gelombang pertama yang berlangsung kemarin diikuti 15 kandidat dan dibagi ke dalam tiga sesi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com