Kelengkapan Data Jadi Kunci Keberhasilan Program Pengentasan Masyarakat Miskin pada Tahun 2017

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sirmadji, mengatakan, kelengkapan basis data menjadi kunci keberhasilan implementasi program pengentasan masyarakat miskin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat panitia kerja (panja) rencana kerja pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran tahun 2017 dengan Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan kementerian serta lembaga negara lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

"Selama ini yang menjadi penghambat program pengentasan kemisikinan adalah basis data yang sudah kedaluwarsa," ujar Sirmadji, dalam rapat yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy Soeprihadi.

Dia mengatakan, saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil)-nya di Jawa Timur VII pada masa reses, ada yang mengaku tak mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sejenisnya.

Padahal, kata Sirmadji, orang tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh kartu-kartu tersebut.

"Ada yang sebaliknya, dia sudah berkeluarga dan sudah tamat SMA, tetapi justru malah dapat KIP. Itu semua terjadi karena di tahun 2015-2016 kemarin, basis datanya masih menggunakan yang tahun 2013, jelas tidak valid," papar Sirmadji.

Oleh karena itu, Sirmadji mengimbau agar Bappenas mengoordinasikan kementerian dan lembaga negara terkait menyiapkan basis data mutakhir untuk penyaluran program pengentasan masyarakat miskin pada tahun 2017.

"Kalau basis data tidak valid, maka program pengentasan masyarakat miskin pasti gagal," lanjut Sirmadji.